Anggota DPRD Maluku 2024: Antara Wajah Baru dan Harapan Baru

potretmaluku.id – Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif yang berlangsung pada 14 Februari 2024 telah melahirkan konfigurasi baru di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku. Pada 9 September 2024, bertempat di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, para anggota DPRD terpilih akan dilantik dalam sebuah acara resmi yang akan menjadi tonggak penting bagi perkembangan politik di Maluku.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku hingga 8 Agustus 2024 menunjukkan bahwa dari 45 anggota DPRD yang akan dilantik, sebanyak 20 di antaranya merupakan wajah baru yang berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat melalui suara mereka. Angka ini tentu membawa dinamika baru dalam komposisi DPRD, dengan harapan adanya perubahan positif dan penyegaran dalam kinerja legislatif di provinsi ini.

Namun, apa arti sebenarnya dari pelantikan ini bagi masyarakat Maluku? Siapa saja sosok-sosok baru yang siap mengemban amanah sebagai wakil rakyat? Mari kita telusuri lebih jauh tentang siapa saja yang terpilih dan bagaimana komposisi anggota DPRD baru ini akan mempengaruhi kebijakan di Maluku.

Dalam pelantikan ini, terdapat sejumlah tokoh dari berbagai partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Maluku. Mereka tersebar di tujuh Daerah Pemilihan (Dapil) di Maluku, dengan rincian sebagai berikut:

Dapil Maluku I (Kota Ambon)

• • Partai Nasdem: Rimaniar Hetaria dengan perolehan 6.299 suara.
  • Partai Amanat Nasional (PAN): Nita Bin Umur dengan perolehan 11.859 suara.

Dapil Maluku II (Kabupaten Buru dan Buru Selatan)

• • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): M. Akmal Soulisa dengan 19.992 suara.
  • Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Dali Fahrul Syarifudin dengan 8.449 suara.
  • Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Solihin Buton dengan 5.547 suara.
  • Partai Nasdem: Ridwan Nurdin dengan 5.638 suara.

Dapil Maluku III (Kabupaten Maluku Tengah)

• • Partai Hanura: M. Riza Mony dengan 8.526 suara.
  • PDIP: Alhidayat Wadjo dengan 6.075 suara.
  • Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Sukri Wailissa dengan 5.869 suara.

Dapil Maluku IV (Kabupaten Seram Bagian Timur)

• • PKS: Noaf Rumauw dengan 15.424 suara.
  • Partai Nasdem: Abdul Kalilauw dengan 15.497 suara.

Dapil Maluku V (Kabupaten Seram Bagian Barat)

• • PDIP: La Nyong dengan 6.753 suara.
  • Partai Nasdem: Timotius Akerina dengan 7.893 suara.
  • PAN: Ibrahim Ruhunussa dengan 6.768 suara.

Dapil Maluku VI (Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru)

• Partai Hanura: Suleman Letsoin dengan 5.965 suara.
• Partai Nasdem: Fauzan Rahawarin dengan 4.905 suara.
• Partai Perindo: Welhelm Daniel Kurnala dengan 6.168 suara.
• Partai Demokrat: Hasyim Rahayaan dengan 4.126 suara.

Dapil VII (Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya)

• PDIP: Yan Zanora Noach dengan 19.394 suara.
• PDIP: Andrias Taborat dengan 7.008 suara.
• Partai Demokrat: Jefry Jaran dengan 4.816 suara.

Pelantikan anggota DPRD pada 9 September 2024 ini bukan hanya sekadar seremoni, namun juga awal dari babak baru dalam perjalanan politik di Maluku. Para anggota yang terpilih, baik wajah baru maupun yang telah berpengalaman, harus siap untuk mengemban tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat. Dengan komposisi yang lebih beragam, diharapkan DPRD Provinsi Maluku dapat menjadi lembaga yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Harapan masyarakat sangat tinggi, terutama terhadap 20 anggota baru yang diharapkan mampu memberikan perspektif baru dan semangat perubahan dalam pengambilan kebijakan. Para pemilih telah menaruh kepercayaan mereka kepada orang-orang ini, dan kini saatnya para anggota DPRD yang dilantik untuk membuktikan bahwa mereka dapat memenuhi harapan tersebut.

Tentu saja, dengan adanya wajah baru, tidak berarti bahwa tantangan akan mudah diatasi. Para anggota DPRD ini dihadapkan pada berbagai masalah kompleks yang memerlukan solusi inovatif dan keberanian dalam mengambil keputusan yang sulit. Misalnya, peningkatan kualitas pendidikan, penanganan bencana alam, serta pengembangan ekonomi daerah harus menjadi prioritas utama dalam agenda DPRD ke depan.(*)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi