LPMP Soroti Tata Ruang Kota Ambon, Pakar Ingatkan Ancaman FOMO, Burnout hingga Krisis Harmoni Sosial

potretmaluku.id – Penataan ruang Kota Ambon tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan, gedung, maupun infrastruktur. Lebih dari itu, tata ruang yang baik menjadi fondasi dalam menjaga harmoni sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hingga mencegah munculnya persoalan kesehatan mental di kawasan perkotaan.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “Harmoni Urban: Menata Ruang, Membangun Kemandirian dan Menguatkan Rakyat” yang digelar oleh Lembaga Pemerhati Masyarakat Perkotaan (LPMP) di Caffe Baileo, Ambon, Sabtu (20/6/2026).

Diskusi tersebut menghadirkan s3jumlah narasumber, yakni Anggota DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifudin, Psikolog RSKD Provinsi Maluku Vebry Elizanet Wattimena, Sosiolog UIN Ambon M. Asrul Pattimahu, serta Staf Ahli Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon Alex Ursepuni .

*Tata Ruang Harus Libatkan Masyarakat

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin, menegaskan pembangunan kota tidak boleh hanya berorientasi pada aspek fisik. Pemerintah, kata dia, wajib menghadirkan ruang-ruang publik yang mampu memperkuat interaksi sosial sekaligus menjaga keharmonisan masyarakat.

Ia menilai penyusunan regulasi tata ruang harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan.

“Pemerintah harus hadir memfasilitasi ruang interaksi publik agar harmoni masyarakat tetap terjaga. Pembentukan regulasi tata ruang juga harus melibatkan masyarakat, karena tujuan pembangunan kota bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi menopang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat,” ujar Rovik.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota diukur bukan hanya dari megahnya bangunan, melainkan dari sejauh mana masyarakat memperoleh ruang hidup yang aman, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan bersama.

*Burnout dan FOMO Jadi Tantangan Kota Modern

Persoalan tata ruang juga dinilai memiliki hubungan erat dengan kesehatan mental masyarakat. Psikolog RSKD Provinsi Maluku, Vebry Elizanet Wattimena, mengatakan sebagian besar peserta diskusi menyoroti minimnya keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan tata ruang serta terbatasnya akses informasi terhadap perencanaan pembangunan kota.

Di sisi lain, masyarakat perkotaan kini menghadapi perubahan gaya hidup yang dipengaruhi mobilitas tinggi, perkembangan teknologi digital, budaya konsumtif, dan perubahan pola interaksi sosial.

Menurut Vebry, kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan psikologis yang semakin sering dialami masyarakat urban. Perubahan budaya masyarakat di era Revolusi Industri 4.0 membuat persoalan seperti burnout, FOMO, hingga kesepian menjadi fenomena nyata di kawasan perkotaan.

“PPenanganannya harus dimulai dengan memperkuat relasi sosial, melakukan relaksasi, membangun self-talk yang positif, dan apabila kondisi terus berlanjut, masyarakat sebaiknya berkonsultasi dengan psikiater,” katanya.

Vebry menambahkan, ruang publik yang sehat dan inklusif menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun interaksi sosial yang positif sekaligus memperkuat kesehatan mental masyarakat.

*Minim Ruang Perjumpaan Jadi “Bom Waktu”

Sosiolog UIN Ambon, M. Asrul Pattimahu, menilai ruang publik memiliki fungsi strategis dalam membangun solidaritas masyarakat perkotaan.

Mengacu pada teori solidaritas Emile Durkheim, Asrul menjelaskan masyarakat modern semestinya tumbuh dalam solidaritas organik, yaitu kehidupan yang dibangun di atas penghormatan terhadap keberagaman.

Namun, menurutnya, semakin sempitnya ruang perjumpaan sosial justru berpotensi melahirkan sikap eksklusif, terutama di kalangan generasi muda.

“Banyak generasi muda tumbuh di lingkungan akademik, tetapi belum tentu memiliki relasi pertemanan lintas agama. Jika ruang perjumpaan publik semakin sempit, kondisi ini dapat memunculkan skeptisisme sosial yang menjadi bom waktu bagi kehidupan masyarakat perkotaan,” jelas Pattimahu.

Dia mengingatkan, teori bunuh diri Emile Durkheim menunjukkan persoalan tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor psikologis individu, tetapi juga kondisi sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

“Apatisme dan skeptisisme masyarakat sering kali lahir ketika kebijakan justru menciptakan jarak antara pemerintah dengan warga. Karena itu, ruang publik harus menjadi media yang memperkuat solidaritas sosial,” tegas Asrul.

*Pemkot Ambon Buka Ruang Partisipasi Warga

Staf Ahli Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Alex Ursepuni, mengapresiasi diskusi yang digelar LPMP karena dinilai menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam membahas masa depan Kota Ambon.

Menurut Alex, Ambon menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan lahan. Kondisi geografis yang didominasi kawasan berbukit membuat ruang pengembangan kota semakin terbatas, sementara jumlah penduduk terus meningkat.

“Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan ruang. Karena itu, penataan ruang harus direncanakan secara matang dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Partisipasi publik menjadi sangat penting agar dokumen tata ruang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Alex.

Kata dia, Pemkot Ambon saat ini sedang menyusun dokumen tata ruang terbaru dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan saran serta masukan.

Selain itu, Alex menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan, mulai dari pengelolaan sampah hingga menghadapi tantangan digitalisasi.

“Generasi muda harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan hak atas ruang publik. Di era digital dan menuju Ambon sebagai smart city, pemuda juga harus menjadi garda terdepan melawan hoaks dan ujaran kebencian agar budaya masyarakat Ambon yang inklusif dan multikultural tetap terjaga,” tandasnya. (SAH)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi