SPM Pendidikan Maluku Tenggara Baru 58,21 Persen, Bupati Minta Percepatan Perbaikan
potretmaluku.id – Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara yang baru mencapai 58,21 persen menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Angka tersebut dinilai masih jauh dari harapan dan memerlukan langkah percepatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun saat memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis (18/6/26).
Menurut Thaher Hanubun, rendahnya capaian SPM pendidikan tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang biasa. Sebaliknya, hal itu harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan di daerah.
“SPM 58,21 persen itu masih sangat rendah. Kalau rata-rata kemampuan matematika anak kita masih berada di angka 5,5, maka yang harus melakukan introspeksi adalah kita semua. Mulai dari Bupati, Kepala Dinas, pengawas, hingga guru. Harus ada semangat untuk mengejar ketertinggalan dan bersaing dengan daerah lain,” kata Thaher.
Ia menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus diwujudkan melalui langkah konkret yang menjangkau seluruh satuan pendidikan, termasuk sekolah-sekolah yang berada di desa dan wilayah kepulauan.
Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan lima arahan strategis sebagai pedoman percepatan peningkatan SPM Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.
Arahan pertama berkaitan dengan penguatan kerja lapangan dan penyediaan data pendidikan yang akurat. Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan harus menyajikan data yang transparan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Selain itu, program peningkatan kompetensi guru melalui MTSM dan NCSM diminta terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan sistem pemantauan berbasis aplikasi secara real time.
Arahan kedua menitikberatkan pada optimalisasi sumber daya dan anggaran pendidikan yang tersedia. Thaher menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas layanan pendidikan.
“Anggaran boleh berkurang, tetapi semangat dan kreativitas tidak boleh turun. Dana BOS, program Hari Belajar Guru, dan seluruh instrumen pendukung harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Arahan ketiga menyangkut pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah, khususnya layanan listrik 24 jam di wilayah Kei Besar. Pemerintah mencatat sebanyak 111 dari 113 desa kini telah menikmati layanan listrik penuh sehingga fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
“Listrik sudah ada, jaringan semakin baik, fasilitas TIK juga tersedia. Tidak boleh lagi ada alasan mutu pendidikan tidak meningkat. Semua fasilitas yang ada harus digunakan untuk mendukung pembelajaran,” kata Thaher.
Pada arahan keempat, pemerintah daerah menyoroti penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, terdapat 227 anak tidak sekolah dan ribuan anak usia sekolah lainnya yang membutuhkan perhatian serius.
Bupati meminta pembentukan operator ATS di tingkat kecamatan segera dilakukan. Ia juga mendorong optimalisasi pendidikan kesetaraan melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C agar seluruh anak memperoleh akses pendidikan.
“Jangan biarkan ada anak Maluku Tenggara kehilangan hak memperoleh pendidikan. Semua harus kita jangkau dan kembalikan ke jalur pendidikan,” ujarnya.
Arahan kelima difokuskan pada penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan pendidikan. Bupati meminta DPRD melalui Komisi II terus mengawal kebijakan dan dukungan anggaran pendidikan. Ia juga berharap Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku memberikan pendampingan secara berkelanjutan.
Selain itu, para guru dan pengawas diingatkan untuk menjalankan tugas secara profesional dalam menyiapkan generasi yang unggul dan berdaya saing.
“Gaji dan tunjangan guru saat ini sudah jauh lebih baik. Balaslah dengan dedikasi dan kerja nyata untuk anak-anak kita. Pendidikan adalah investasi terbesar daerah ini,” kata Thaher.
Menutup arahannya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membawa sektor pendidikan Maluku Tenggara keluar dari kategori tertinggal dan sejajar dengan daerah-daerah yang lebih maju di Provinsi Maluku.
“Target saya jelas. Pendidikan Maluku Tenggara harus keluar dari zona ketertinggalan. Tidak ada jalan lain selain bekerja dengan data yang valid, turun langsung ke lapangan, dan membangun kolaborasi yang kuat. Instruksi ini tidak boleh ditunda. Kita harus bergerak mulai hari ini,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menilai percepatan peningkatan SPM Pendidikan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mewujudkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Penulis :
Editor :
