Sikapi Kenaikan Anggaran Kemhan Jelang Pemilu, Koalisi Sebut ‘Tidak Wajar dan Sarat Politisasi’

potretmaluku.id–Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan Negara (Kemhan), tidak wajar.

Penialian koalisi itu setelah Kementerian Keuangan mengungkapkan permintaan kenaikan anggaran di Kemhan untuk tahun 2024. Dana yang bersumber dari pinjaman luar ini negeri, sebesar USD 4 miliar atau Rp 61,58 triliun.

Kenaikan ini baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023.

Atas dasar itu, koalisi yang tergabung dari IMPARSIAL, KontraS, YLBHI, PBHI, WALHI, ELSAM, Amnesty Internasional, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, LBH Pos Malang, Centra Initiative, Setara Institute, ICW, HRWG, Public Virtue) menyebut kenaikan anggaran di Kemhan secara tiba-tiba dengan jumlah yang fantastis adalah tidak wajar.

Selain bertepatan menjelang jelang Pemilu 2024.”Terlebih lagi, kenaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri,” sebut koalisi.

Koalisis menyebutkan, kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan, seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pasca pandemi adalah langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena tidak sesuai kebutuhan rakyat.

Koalisi juga menilai, sulit untuk mengukur efektifitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir.

“Apalagi saat ini menteri pertahanan maju sebagai kandidat presiden sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kemenhan,” jelas koalisi.

Untuk itu, publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk

kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu, di mana atas nama pertahanan anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024.
Belum lagi, di Kementerian Pertahanan sendiri terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara, seperti program Food Estate yang gagal namun telah merusak hutan. Belum lagi, terdapat dugaan korupsi besar di KemHan pada proyek Komponen Cadangan dan Alutsista.

Selama ini, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran.

Sehingga seringkali dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sering terjadi tapi sulit dibongkar karena alasan dan dalih “rahasia negara”.

Apalagi aparat penegak hukum lain, seperti KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini.

Hal itulah yang membuat sektor pertahanan menjadi sektor dengan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi karena tidak ada lembaga penegak hukum independen yang bisa masuk untuk menginvestigasi.

Untuk itu, Koalisi menilai sebaiknya Pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan.”Karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo,” kata koalisi.

Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu (Kementrian Pertahanan) yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat potensial disalahgunakan.(BAR)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi