Secercah Harapan di Gedung Baru
Anggota DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, mengapresiasi langkah pemerintah kota. “Upaya ini sudah tepat, namun harus diberlakukan secara konsisten,” tegasnya.
Ia berharap penertiban ini bukan hanya sekadar aksi sesaat, melainkan sebuah perubahan permanen demi kenyamanan masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga agar kebijakan ini tidak justru mematikan denyut ekonomi kecil di Pasar Mardika.
Di tengah proses penertiban, Wali Kota Wattimena memberikan jaminan penting kepada para pedagang. “Masuk ke gedung pasar baru ini tidak ada bayar sewa, tidak ada jual lapak,” tegasnya di hadapan ratusan pedagang.
Ia meminta mereka untuk melaporkan jika ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dengan menjual lapak secara ilegal. Sebuah langkah penting untuk mencegah praktik-praktik tidak terpuji yang bisa semakin membebani para pedagang.
Pemerintah Kota Ambon juga berinisiatif membangun sembilan pos pengamanan di kawasan Pasar Mardika. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan pasar rakyat terbesar itu pasca penertiban.
“Pos-pos itu dibangun untuk memantau segala aktivitas di Pasar Mardika,” jelas anggota DPRD Kota Ambon, Body Wane Mailuhu. Koordinasi dengan TNI dan Polri pun telah dilakukan untuk menempatkan personel di setiap pos.
Akankah “Simfoni” Mardika Kembali Merdu?
Namun, persoalan pengelolaan gedung baru Pasar Mardika masih menjadi ganjalan. Anggota DPRD Kota Ambon lainnya, Lucky Upulatu Nikijuluw, meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Kota Ambon.
Menurutnya, regulasi yang ada mengisyaratkan bahwa pengelolaan pasar seharusnya berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.
“Jika Pemprov mau urus, maka persoalan sampah pedagang juga harus ditangani. Jangan hanya bebankan sampah pedagang ke Pemkot, tapi tidak mau serahkan Pasar Mardika untuk dikelola,” ujarnya, menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan pemerintah kota.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
