Pada sudut sebuah pasar di Kota Ambon, yang sibuk dengan aroma ikan segar dan riuhnya suara penjual, seorang ibu muda tengah merogoh saku baju, lalu menghitung sisa uangnya untuk membeli bahan makanan. Sebut saja namanya Dian.
Wajahnya menunjukkan cahaya keteguhan, meski matahari sore semakin tenggelam di garis laut Tanjung Allang. Seperti namanya yang memiliki arti pelita, penerang, atau cahaya.
Dian mengingat, dalam beberapa bulan terakhir, harga kebutuhan pokok terus melonjak. Salah satu penyebabnya adalah inflasi yang semakin menggigit, sementara penghasilan tetap tak pernah cukup.
Di balik senyum tipis yang ia berikan kepada penjual ikan, ada rasa cemas yang tak terucapkan.
Di tempat lain, di ruang-ruang rapat yang penuh dengan pembicaraan anggaran dan kebijakan, keputusan-keputusan besar sedang dipertaruhkan keputusan yang akan menentukan apakah ibu muda ini bisa terus bertahan, atau justru semakin terjerat dalam himpitan ekonomi.
Seiring dengan perjalanan waktu, Maluku kini berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Tantangan fiskal yang kian membebani, utang yang menumpuk, dan kebijakan penghematan yang datang dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama bagi Pemerintah Provinsi Maluku.
Di balik angka-angka yang tercatat dalam laporan keuangan, ada harapan dan ketakutan masyarakat yang tak bisa diabaikan. Di sini, di Maluku, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan yang diambil oleh Gubernur Hendrik Lewerissa akan berdampak langsung pada hidup jutaan orang, seperti ibu muda yang kini tengah mencari sisa uang di pasar itu.
Audit Utang, Menghadapi Kenyataan yang Tak Terlihat
Ketika Gubernur Hendrik Lewerissa mengambil jabatan, tantangan pertama yang dihadapinya bukan hanya masalah anggaran, tetapi juga utang daerah yang membengkak.
Sebuah utang yang sebagian besar, menurut anggota Fraksi Gerindra, berasal dari masa pemerintahan sebelumnya. “Kami harus melihat ini secara jernih,” kata Swantje John Laipeny, Ketua Fraksi Gerindra, dengan suara penuh tekad.
Audit menyeluruh terhadap utang daerah menjadi langkah pertama yang dianggap krusial. Tak hanya untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut sah, tetapi juga untuk mengetahui berapa banyak utang yang sebenarnya tersembunyi, seperti utang BPJS Kesehatan yang mencapai Rp19 miliar sebuah beban yang selama ini terabaikan.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
