Dia pernah mengelola majalah Mari Ke Mari, selama 11 tahun (2001-2012), yang membuatnya rutin menyusuri jalan-jalan dan kampung-kampung di Makassar. Dari pengalaman itu, dia lantas menulis buku “PLANG: Cerita di Balik Nama Jalan di Makassar” (2018). Dan kini berlanjut menulis buku KAMPONG.
Toponimi di Makassar, ada yang terkait dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman khas di situ, ada yang terkait dengan aktivitas atau pekerjaan masyarakat setempat, juga ada yang berkaitan dengan alam, topografi atau kondisi geografinya.
Ada pula yang dikaitkan dengan nama tokoh, berupa seorang pemberani (antara lain: Daeng ri Lakkang), atau penyebar agama (antara lain: Lo’mo ri Antang). Bisa dibayangkan, nama-nama yang sudah menjadi landmark ini, kemudian diubah secara instan hanya untuk kepentingan pencitraan.
Lewat program Lorong Wisata (Longwis) nan ambisius, lorong-lorong di kampung-kampung yang notabene punya nilai sejarah, kental tradisi budaya, dan menjadi penanda identitas Makassar dan kemakassaran itu, ironisnya justru diganti namanya oleh pemerintah kotanya sendiri.
Nama-nama asing, berbau kebarat-baratan, dan antah-berantah itu, disematkan hanya untuk mendapat label sebagai kota dunia. Dalihnya, branding yang memadukan nuansa lokal dan nama kota besar dunia itu akan menjadi daya tarik dan memperkuat branding yang sudah ada.
Maka lebih 2000 Longwis itupun disulap. Bahkan target Longwis ini sebanyak 5000. Nama-namanya pun bermacam-macam, ada Lorong Wisata Sydney, Lorong Wisata Jincheng (Shanxi), Lorong Wisata Kyoto, Lorong Wisata Maastricht, Lorong Wisata Zurich, dan lain sebagainya.
Terlepas bahwa ada 21 konten kreatif terkait Longwis, dan masing-masing Longwis diminta mengembangkan sesuai potensinya, atau telah memberi manfaat bagi warga sekitar.
Namun, yang dipersoalkan dalam tulisan ini, yakni mengubah nama toponomi yang sejatinya merupakan kekhasan dari kampung-kampung tersebut.
Toponimi, sebagaimana sudah dipaparkan, punya sejarah panjang. Tanpa kebijakan seperti yang ditempuh Pemkot Makassar pun, toponimi itu akan berubah dan bahkan hilang akibat perkembangan kota.
Munculnya kawasan perumahan dan pusat-pusat bisnis, membuat orang lebih mengingat nama kompleks perumahan atau kawasan bisnis itu, dibanding nama kampungnya.
Contohnya, orang lebih mengenal Perumnas Tamalate dan Perumnas Toddopuli, daripada Kampung Kassi-Kassi, lokasi di mana sebagian Perumnas itu berada, dan Monumen Emmy Saelan berdiri.
Contoh lainnya, kita lebih akrab dengan nama Latanete Plaza dibanding nama kampung Ambon Kamp. Mal di Jalan Sungai Saddang, yang bersebelahan dengan Jalan Gunung Nona ini, memang masuk Kelurahan Pisang Selatan, tapi lebih populer disebut Ambon Kamp. Sebab di situ banyak tinggal orang Ambon yang dulu merupakan eks prajurit KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger).
Dahulu, kata Yudhistira Sukatanya, di situ ada pula Hotel Negara milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hotel ini punya aula yang sewaktu-waktu dipergunakan sebagai tempat pertunjukan sandiwara/drama panggung (baca: “Makassar Doeloe Makassar Kini Makassar Nanti”, editor: Yudhistira Sukatanya & Goenawan Monoharto, Yayasan Losari Makassar, 2000).
Begitupun dengan pemekaran wilayah. Tidak selalu nama kantor kelurahan berada tepat di mana kampungnya berada.
Kantor Lurah Paropo, misalnya, yang berada di Jalan Toddopuli Raya Nomor 100—berhadapan dengan Pasar Toddopuli—merupakan Kampung Pannyikkokang. Adakah yang tahu itu? Jangan-jangan, kita lebih ingat baliho, mini market, warung, bengkel, atau suatu tempat di situ daripada nama kampungnya.
Bila dibahas lebih jauh, akan semakin kita temukan nama-nama kampung yang tidak pernah lagi disebut-sebut dan dipercakapkan, mungkin juga oleh warga setempat. (*)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
