potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi Maluku meminta pemerintah pusat memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah kepulauan, mulai dari pengendalian abrasi pantai hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat di pulau-pulau kecil.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat bertemu jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 11 Mei 2026. Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah dari kabupaten dan kota di Maluku.
Dalam pertemuan itu, Hendrik mengatakan Maluku saat ini memiliki tiga proyek strategis nasional yang sedang berjalan, yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta Ambon New Port atau Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.
Menurut dia, Bendungan Way Apu memiliki posisi penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Bendungan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan mampu mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan di Pulau Buru.
“Diperkirakan pada tahun 2027 bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” kata Hendrik.
Ia menyebut Kabupaten Buru menjadi salah satu daerah penyangga pangan utama di Maluku bersama Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.
Selain sektor pangan, Hendrik menyoroti kerentanan wilayah pesisir Maluku terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau dan wilayah laut mencapai lebih dari 92 persen, Maluku menghadapi ancaman abrasi yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir.
“Karena itu dampak perubahan iklim sangat kami rasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi,” ujarnya.
Menurut Hendrik, abrasi yang terjadi di sejumlah kawasan pesisir telah mengancam permukiman warga dan fasilitas umum. Pemerintah daerah pun berharap ada dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan talud pengaman pantai serta penanganan kawasan bantaran sungai.
Persoalan lain yang disampaikan dalam pertemuan tersebut ialah keterbatasan akses air bersih di sejumlah pulau kecil di Maluku. Hendrik mengatakan masih banyak wilayah yang belum memiliki sumber air baku memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil yang kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Ia menambahkan kemampuan fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah daerah bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar.
“Karena itu, satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” kata Hendrik.
Menanggapi hal itu, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU menyatakan komitmennya mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap.
Pihak Ditjen SDA memastikan pembangunan Bendungan Way Apu di Pulau Buru ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2027.
“Salah satu proyek yang menjadi perhatian kami adalah Bendungan Way Apu di Pulau Buru, yang memang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027,” ujar perwakilan Ditjen SDA.
Menurut Ditjen SDA, penanganan infrastruktur di Maluku membutuhkan pendekatan berbeda dibanding daerah lain karena karakter wilayah kepulauan yang kompleks.
“Tipologi wilayah Maluku memang sangat berbeda dibanding daerah lain. Penanganannya tidak bisa disamakan karena wilayahnya kepulauan dan sangat kompleks,” katanya.
Selain Bendungan Way Apu, Ditjen SDA mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
Pemerintah memperkirakan proyek tersebut akan memicu pertumbuhan penduduk cukup besar di wilayah Tanimbar sehingga kebutuhan air bersih diperkirakan meningkat signifikan.
“Kalau proyek Blok Masela mulai beroperasi, diperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar di Tanimbar. Karena itu kebutuhan air baku ke depan pasti akan meningkat sangat signifikan,” ujar perwakilan Ditjen SDA.
Ditjen SDA juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam penyelesaian persoalan lahan dan administrasi agar pelaksanaan proyek dapat berjalan tanpa hambatan.
“Kalau ada persoalan lahan atau administrasi, mohon segera diselesaikan supaya ketika pekerjaan dimulai semuanya sudah clean and clear,” katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Dr. Dedy Natrihfazhal Dedisky Nazaroeddin, Direktur Kepatuhan Irigasi Dr. Ir. Muhammad Rizal, Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air Ir. Birendrajana, Direktur Sistem dan Teknologi Pengelolaan SDA Fikri Abdurrochman, Plt Direktur Sungai dan Pantai Mochammad Dian Alma’ruf, Plt Direktur Bendungan dan Danau Slamet Lestari, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan A. Adi Umar Dani, Plt Direktur Irigasi dan Rawa Dedi Yudha Lesmana, Plt Direktur Air Tanah dan Air Baku Dr. Mohammad Firman, Kepala Sekretariat Dewan SDA Nasional Dr. Yunitta Chandra Sari, serta Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Darweni D.
Penulis :
Editor :
