Hendrik Lewerissa Dorong Percepatan Hunian bagi Korban Konflik dan Bencana di Maluku
potretmauluku.id – Pemerintah Provinsi Maluku meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah wilayah di Maluku.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Graha Exitama With Binayas, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Hendrik menyoroti kebutuhan pembangunan rumah di sejumlah desa, terutama Desa Iha yang dinilai perlu menjadi prioritas penanganan pemerintah pusat.
“Kalau dari empat desa ini harus ada prioritas utama, menurut saya Desa Iha perlu menjadi perhatian karena kondisi masyarakatnya cukup sulit,” kata Hendrik.
Ia mengatakan pembangunan rumah bagi warga terdampak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik dan bencana.
Menurut Hendrik, pemerintah daerah ingin memastikan proses pembangunan dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
Dalam rapat itu, ia juga mengungkapkan masih ada warga yang bertahan di tenda darurat dengan kondisi yang semakin memprihatinkan.
“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” ujarnya.
Selain Desa Iha, Pemerintah Provinsi Maluku turut mengusulkan penanganan pembangunan rumah di Desa Danar, Desa Masihulan, dan Desa Kariu yang hingga kini masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menanggapi usulan tersebut, pihak Kementerian PKP menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan sekaligus menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap.
Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, mengatakan pemerintah pusat tidak hanya fokus membangun rumah, tetapi juga menata kawasan permukiman agar lebih layak huni.
“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.
Kementerian PKP juga memastikan tim teknis akan turun langsung bersama pemerintah daerah guna memeriksa kesiapan lahan dan memastikan keamanan kawasan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Hendrik turut meminta perhatian pemerintah pusat terhadap besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku. Menurut dia, nilai bantuan yang ada saat ini belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan.
“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menyampaikan terdapat empat desa yang menjadi fokus usulan pembangunan rumah, yakni Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu 207 unit.
Ia menjelaskan proses pada 2026 masih berada pada tahap perencanaan sebelum nantinya dilanjutkan ke tahap pembangunan setelah pemerintah kabupaten dan kota menyelesaikan persyaratan administrasi serta kriteria yang dibutuhkan.
Rapat tersebut turut dihadiri Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Dr. Jani Arjanto, Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan Yunianto Rahadi Utomo, Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Mitha Hasti Suryani, serta Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta Saiful Indra Patta.
Penulis :
Editor :
