PendapatPolitik

Problematika dan Tantangan Pemilu Serentak 2024

PENDAPAT

Efek dan Risiko Penyelenggara Tingkat KPPS

Kondisi ini pada akhirnya membutuhkan rasionalisasi dimana bisa saja dilakukan upaya untuk memajukan jadwal pemungutan suara pemilu legislatif, tidak harus pada April 2024, namun bisa maju satu bulan.

Sementara itu problem ketiga juga tidak kalah pentingnya, yakni menyangkut problem beban berat bagi penyelenggara pemilu yang harus menyelenggarakan pemilihan dengan tujuh jenis pemilu pada tahun yang sama (2024), yakni pemilihan presiden, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan akan dilanjutkan dengan Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Walikota/Bupati.

Berkaca pada Pemilu 2019 yang semestinya dipertimbangkan, ketika faktor kelelahan dan sakit bawaan, berdasarkan data terdapat 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dan 5.157 petugas KPPS sakit. Oleh sebab itu untuk menghadapi pemilu serentak 2024, sebaiknya dalam perekrutan badan ad hoc (PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS) perlu diperhatikan syarat minimalnya harus di bawah 50 tahun.

Baca Juga: Napak Tilas Sejarah Leluhur, Genosida Wandan yang Nyaris Terkubur

Strategi Penyaluran Logistik

Penyaluran logistik yang berkaitan dengan masa kampanye yakni 75 hari. Waktu kampanye yang hanya 75 hari ini tentu membutuhkan pencermatan Penyelenggara Pemilu agar proses distribusi alat peraga dan jadwal kampanye dapat terselenggara dengan adil bagi seluruh peserta pemilu. Belum lagi kalau ada sengketa calon yang akan memengaruhi jadwal produksi logistik sampai distribusinya.

Penyaluran logistik dapat berjalan dengan baik ketika tidak adanya kekurangan personel terutama aparatur di bagian logistik yang jumlahnya hanya sekitar 10 orang. Profesionalisme dapat dikatakan sebagai salah satu aspek yang paling fundamental dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis di negara seperti Indonesia.

Oleh karena itu, keinginan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dapat tercapai apabila penyelenggara pemilu memantapkan nilai-nilai profesionalisme dan etika. Begitu juga sebaliknya, jika penyelenggara pemilu menerobos aturan dan nilai-nilai profesionalisme dan etika, maka dapat berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis.

Baca Juga: Haji Misbach; Sosok “kiri” Tokoh Pergerakan RI yang Diasingkan Belanda ke Manokwari

Berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di lapangan, menunjukkan banyak anggota penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak kurang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini didasari dari Bawaslu (Laporan Kinerja, 2019). Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rata-rata pengaruh terbesar kerawanan Pemilu 2024 nanti adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.

Dengan adanya kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga perlu adanya pengawasan yang intens dan peningkatan kinerja mereka dalam penyelenggaraan pemilu proses yang dilakukan merupakan tahapan pendewasaan institusi penyelenggara pemilu tidak sekejap mata dapat melakukan penyelenggaraan pemilu dengan label yang sempurna. Dibutuhkan proses yang bertahap dan waktu penyesuaian yang terjadwal dan sistematis.

aca JugaKunjungi Lokus Perang Wamsisil di Saparua, Menguak Sosok Misterius Pattimura

Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kab/Kota

Penataan daerah pemilihan (dapil) Anggota DPRD kabupaten/kota pada pemilihan umum tahun 2024 harus sejalan dengan semangat perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penataan dapil harus sejalan dengan UU No 7 Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat 7 prinsip penataan dapil.  tujuh prinsip penataan dapil yang dimaksud adalah kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas penduduk dan prinsip kesinambungan berdasarkan pada prinsip kesinambungan, maka dapil yang sudah terbentuk pada tahun 2019 lalu dapat dipertahankan komposisinya.

Kecuali dapil tersebut sudah tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip penataan dapil, atau terdapat penambahan atau pengurangan jumlah kecamatan, adanya perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya alokasi kursi dapil menjadi lebih dari 12 atau kurang dari 3 dan atau sebab atau alasan lain dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang terpenting adalah penyederhanaan ini salah satunya adalah meringankan biaya pemilu. penataan dapil itu bukan untuk menyempitkan dapil terlalu kecil, karena akan memangkas representasi dan profesionalisme. Namun jika terlalu lebar juga memiliki masalah dengan biaya politik yang tinggi. Penataan dapil ini memang sangat penting, makanya perlu dirumuskan hal yang prinsip di dalam terbentuknya dapil di tingkat kabupaten/kota.(*)

ezgif.com gif maker 2022 11 09T220448.313
Abdullah Hitimala, S.Pi.(Dok. Pribadi)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Previous page 1 2

Berita Serupa

Back to top button