Nelayan Maluku: Bertahan di Tengah Gelombang Ketimpangan
“Alih muatan ini bikin kami tambah rugi. Kapal besar bawa ikan dari laut kami, tapi tidak ada yang singgah ke pelabuhan-pelabuhan yang ada,” keluh Harun, yang sempat mengenyam pendidikan pada sebuah Fakultas Perikanan di daerah ini, namun terhenti di tahun ketiga, lantaran tidak lagi punya biaya.
Praktik ini tidak hanya merugikan PAD (Pendapatan Asli Daerah), tetapi juga mempersulit pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya laut. Bagi nelayan seperti Harun, transhipment adalah bentuk ketidakadilan yang semakin mengikis kesejahteraan mereka.
Potensi perikanan Maluku yang besar sering kali tidak dapat dioptimalkan karena keterbatasan infrastruktur. Saadiah Uluputty kembali mengingatkan bahwa Maluku masih kekurangan fasilitas seperti cold storage dan laboratorium pengujian mutu. “Kalau fasilitas ini tidak segera dibangun, kami akan terus kalah dalam ekspor hasil perikanan,” ujarnya.
Ketika hasil tangkapan Harun melimpah, ia kerap menghadapi dilema. Tanpa cold storage yang memadai, ikan hasil tangkapannya harus segera dijual dengan harga murah, bahkan kadang terpaksa dibuang. “Rasanya sakit hati, lihat ikan yang sudah kami tangkap dengan susah payah akhirnya cuma jadi limbah atau diasinkan,” katanya lirih.
Krisis Generasi Muda: Ketika Laut Tidak Lagi Menjanjikan
Selain itu, sektor perikanan Maluku juga menghadapi tantangan regenerasi. Banyak anak muda lebih memilih bekerja di sektor pertambangan atau meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari penghidupan di kota. “Siapa lagi yang mau melaut kalau kami tua nanti?” tanya Harun, matanya menerawang ke laut yang semakin sepi.
Di balik cerita Harun dan ribuan nelayan lainnya, ada kekhawatiran besar akan masa depan. Sumber daya ikan yang berlimpah bisa menjadi sia-sia tanpa keberlanjutan profesi nelayan. Tanpa dukungan yang nyata, Maluku terancam kehilangan identitas maritimnya.
Pemerintah daerah dan nasional perlu menyatukan langkah untuk memperbaiki situasi ini. Gubernur Hendrik Lewerissa telah mendorong pengembangan infrastruktur perikanan dan distribusi alat tangkap modern.
Di sisi lain, Presiden Prabowo diharapkan dapat merevisi formula pembagian DBH dan memberikan prioritas kepada nelayan lokal dalam kebijakan PIT.
Investasi pada hilirisasi perikanan juga harus menjadi prioritas. Dengan fasilitas pengolahan yang memadai, hasil tangkapan nelayan dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, program pelatihan untuk generasi muda harus segera dilaksanakan agar profesi nelayan kembali menarik dan menjanjikan.
Harapan di Tengah Ketidakpastian
Matahari mulai terbenam di kampung tenang dan damai itu. Harun kembali ke rumahnya, membawa hasil tangkapan seadanya. Namun di balik letihnya, ia menyimpan harapan.
“Kami ini cuma mau hidup layak, itu saja. Kalau laut ini diberkati, mestinya kami juga bisa merasakannya,” katanya.
Cerita Harun adalah cerminan dari perjalanan panjang masyarakat Maluku yang terus bertahan di tengah gelombang tantangan. Bersandar pada harapan, adanya sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan daerah, Maluku memiliki potensi besar untuk bangkit. Benar-benar menjadi pusat perikanan yang tidak hanya kaya hasil laut, tapi juga menyejahterakan masyarakatnya. Dan di sanalah, harapan itu menemukan jalannya.(Embong Salampessy)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
