Membaca Birokrasi Maluku Melalui Kearifan Wilayah Periferi
Ketika kebijakan konservasi hanya melihat alam sebagai wilayah perlindungan tanpa memahami kehidupan manusia yang berada di dalamnya, maka jarak antara negara dan masyarakat semakin melebar.
Hal serupa terlihat dalam sejumlah riset etnoekologi Roy Ellen di Pulau Seram sejak dekade 1970-an. Ellen menunjukkan bahwa masyarakat Seram telah memiliki sistem pengetahuan ekologis dalam mengelola hubungan manusia dan lingkungan (sin wesie). Praktik adat bukan sekadar tradisi masa lalu, tetapi mekanisme sosial yang mengatur keberlanjutan sumber daya.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development). Robert Chambers mengingatkan bahwa pembangunan harus dimulai dengan mendengarkan kelompok yang berada di pinggiran, sementara Amartya Sen menegaskan bahwa pembangunan sejatinya adalah perluasan kemampuan manusia untuk menentukan kehidupan yang mereka nilai bermakna. Dalam perspektif ini, masyarakat adat melampaui objek pembangunan, yaitu aktor yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menentukan masa depannya.
Cara pandang ini penting karena wilayah yang sering disebut periferi justru menjadi fondasi ekonomi Maluku. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar ekonomi daerah. Pada triwulan II 2025, sektor tersebut berkontribusi sekitar 23,62 persen terhadap PDRB Maluku.
Angka tersebut menunjukkan sebuah ironi pembangunan. Wilayah yang sering dianggap berada di pinggir justru menopang ekonomi daerah melalui laut, hutan, dan aktivitas agrarisnya. Masyarakat pesisir, petani, dan komunitas adat bukan kelompok yang menunggu pembangunan datang. Mereka adalah bagian dari mesin ekonomi Maluku yang bekerja setiap hari.
Di titik inilah paradoks pembangunan daerah menjadi begitu gamblang. Masyarakat periferi kerap ditempatkan sebagai simbol identitas budaya dalam promosi pariwisata, ekonomi kreatif, dan pencitraan daerah.
Namun, pada saat yang bersamaan, pengakuan penuh terhadap mereka sebagai subjek yang berhak menentukan arah pengelolaan ruang hidupnya masih terus tertunda. Kebudayaan dihargai ketika ia menjadi representasi ekonomi, tetapi dilemahkan ketika berhadapan dengan keputusan politik dan pengelolaan sumber daya.
Karena itu, pembangunan Maluku tidak cukup hanya berbicara tentang pertumbuhan. Pemerintah perlu memahami bahwa ekonomi kepulauan di Maluku dibangun melalui hubungan antara manusia, alam, adat, perdamaian, dan jaringan sosial. Statistik dapat menunjukkan angka produksi, tetapi tidak selalu mampu menangkap praktik lokal yang membuat produksi itu bertahan.
Peristiwa diskriminatif beberapa waktu lalu semestinya menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi bersama. Setidaknya ada tingkah langkah yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, aparatur perlu dibekali kemampuan interkultural. Kedua, kebijakan publik perlu lebih banyak menggunakan pendekatan riset yang memahami Kemalukuan secara langsung. Ketiga, masyarakat adat juga harus ditempatkan sebagai mitra dalam setiap proses pembangunan yang menyentuh ruang hidup mereka.
Dari wilayah periferi, negara sedang diuji: apakah ia hadir sebagai kekuasaan yang mengatur, atau sebagai pemerintahan yang mau mendengar. Masa depan Maluku hanya dapat dibangun ketika masyarakat adat tidak ditempatkan di belakang pembangunan, tetapi berjalan bersama sebagai pemilik masa depan daerah ini.
Dirgahayu Provinsi Maluku!
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis :
Editor :
