Kuota Biosolar Dibatasi, Trip Truk Terpangkas, DPRD Minta Pertamina Buka Kuota Biosolar
potretmaluku.id – Pembatasan pembelian Biosolar di Kota Ambon mulai dikeluhkan oleh para sopir truk dan pelaku usaha angkutan. Pasalnya, kuota maksimal Rp250 ribu per kendaraan setiap hari dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan operasional armada, hingga membuat jumlah perjalanan truk ikut terpangkas.
Merespon keluhan sopir truk, Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela mengatakan, kebijakan pembatasan pembelian solar berpotensi menghambat aktivitas angkutan dan distribusi barang.
Sebab, kebutuhan bahan bakar untuk satu kali perjalanan saja disebut sudah menghabiskan lebih dari separuh kuota yang diberikan. Karena dalam operasionalnya, truk harus menempuh rute mulai dari titik parkir, lokasi tambang hingga pusat distribusi.
Kondisi ini membuat kuota Rp250 ribu dinilai tidak cukup untuk menopang aktivitas armada sepanjang hari. “Dampaknya, truk yang biasanya mampu beroperasi 4 hingga 5 kali trip per hari kini terpaksa memangkas aktivitas menjadi hanya 2 hingga 3 trip saja. Ini sangat kami sayangkan,” kata Morits kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, persoalan Biosolar tidak hanya berkaitan dengan besaran kuota. DPRD juga menerima informasi mengenai dugaan praktik yang terjadi di sejumlah SPBU.
Beberapa pengelola SPBU disinyalir mewajibkan konsumen membeli BBM nonsubsidi jenis Dexlite terlebih dahulu jika ingin mendapatkan Biosolar. Konsumen yang menolak pembelian tersebut disebut tidak dilayani untuk pengisian Biosolar.
“Saya akan komunikasikan ke Komisi II untuk segera memanggil pihak Pertamina untuk rapat bersama,” ujar dia.
Mourits menyebut, DPRD ingin meminta penjelasan langsung dari Pertamina terkait besaran kuota resmi Biosolar yang dialokasikan untuk Kota Ambon.
Pertemuan tersebut sekaligus untuk mengevaluasi apakah volume penyaluran Biosolar selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan tingkat permintaan masyarakat, terutama untuk sektor angkutan dan distribusi.
DPRD juga meminta Pertamina menelusuri dugaan keterlibatan oknum mafia BBM maupun adanya alokasi “faktor X” yang disinyalir menampung dan memprioritaskan pasokan Biosolar ke sektor industri secara tidak sah.
Sorotan itu mencuat karena klaim ketersediaan stok Biosolar dinilai tidak sejalan dengan kondisi yang terlihat di lapangan. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Ambon masih terjadi hampir setiap hari.
Bagi DPRD, persoalan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka agar pembatasan kuota tidak justru menekan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada angkutan darat.
“Kami harap seluruh pihak bertindak cepat dan tidak makin memberatkan beban hidup masyarakat,” tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
