Maskulinitas, Gender dan Pembangunan Perdamaian di Ambon
Catatan dari Diseminasi Hasil Penelitian Unpatti, LAPPAN dan Integral
Kajian dan pendekatan ilmiah yang dilakukan, kata dia, untuk memetakan persoalan maskulinitas, gender dan pembangunan perdamaian, yang dapat menjadi potret data untuk dilakukan intervensi dalam semua proses di Maluku, dalam mentranformasi perubahan sosial dan membangun agen perdamaian.
Pada sesi presentasi hasil riset oleh perwakilan Integral, Peny Rahmadani, ia memaparkan keseluruhan hasil riset maupun metedologi, lokus dan pelibatan enumerator, dengan menekankan pada temuan dari semua wilayah lokus penelitian.
Salah satu temuan penelitian Sasakawa Peace Foundation (SPF) berjudul “Menegosiasikan Kepemimpinan Perempuan dan Mengatur Ulang Politik Maskulin di Tengah Perubahan Dinamika Gender Pasca Konflik di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro Mindanao“.
Kondisi di Maluku
Selanjutnya Dr. Mike. J. Rolobessy, M.T sebagai ketua riset menjabarkan temuan hasil, yang lebih fokus di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupetan Buru, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.
“Riset ini menekankan pada dominasi maskulinitas dan gender, yang sangat mempengaruhi cara pandang terkait dengan relasi dalam keluarga dan publik,” terangnya.
Ia katakan, dominasi temuan yang kuat ditemukan di Buru, sebagian di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, sehingga rekomendasi ditujukan kepada pihak terkait, untuk upaya perbaikan dan mentransformasi kesetaraan gender.
“Bukan hanya sebatas teori, namun dalam praktek untuk perubahan yang lebih baik,” ujarnya menegaskan.
Sesi dilanjutkan oleh Baihajar Tualeka, S.H., Koordinator LAPPAN yang berbagi pengalaman perempuan dalam oembangunan perdamaian, yang dijadikan policy breaf riset untuk advokasi pada level kebijakan lokal dan agenda WPS (Woman Peace and Security).
Diseminasi hasil riset ini, kemudian ditutup dan dirangkum oleh Prof. A.M. Sahusilawane, MS sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di Unpatti Ambon, berdasarkan penelitian bahwa perlindungan laki-laki terhadap perempuan belum seutuhnya berjalan.
“Masyarakat kita itu sangat majemuk dan beragam. Tapi masih diskriminasi terhadap perempuan seperti di Kabupaten Buru, yang masih menunjukkan adanya perkawinan anak di bawah umur,” jelasnya.
Dia katakan, pemerintah sudah banyak memberikan kesempatan-kesempatan untuk bagaimana kesetraaan gender bisa berlangsung.
Namun, lanjut dia, dan masih ditemukan adanya diskriminasi gender seperti di tempat kerja, yaitu ada perbedaan upah yang diterima perempuan jika dibandingkan laki-laki, dan juga did unia politik legislatif sendiri perempuan sendiri hanya memenuhi kuota 30%.
“Namun belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas perempuan. Ketidakdilan gender ditemukan dalam keluarga yang berdampak meningkatkan angka kekerasan terhadap perempuan,” pungkasnya.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
