potretmaluku.id – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mendorong Majelis Latupati Maluku menyiapkan mekanisme pengukuhan bagi setiap pimpinan TNI, Polri, maupun pejabat sipil yang bertugas di Maluku sebagai anak adat.
Gagasan tersebut diharapkan menjadi cara memperkuat ikatan emosional dan historis antara para pemimpin dengan masyarakat Maluku, meskipun mereka berasal dari luar daerah. Hal itu disampaikan saat mengukuhkan Pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
Menurut Vanath, keberadaan pimpinan TNI, Polri dan pejabat pemerintahan sipil di Maluku bukan sekadar menjalankan tugas kedinasan. Mereka memiliki peran penting dalam mengurus dan melayani masyarakat sehingga perlu dibangun ikatan yang lebih kuat dengan nilai-nilai adat dan budaya setempat.
Vanath juga meminta Majelis Latupati merumuskan skema pengukuhan sebagai anak adat bagi setiap pimpinan yang mendapat penugasan di Maluku. Gagasan tersebut merupakan pengembangan dari tradisi budaya anak piara yang telah dikenal dalam kehidupan masyarakat adat.
“Besok, Ketua Latupati dan saya akan langsung menghadap Bapak Gubernur. Saya ingin ini dirumuskan menjadi program pemerintah daerah. Setiap pemimpin, baik TNI, Polri maupun pemimpin sipil yang bertugas di Maluku, dapat dikukuhkan sebagai anak adat masyarakat Maluku,” ungkap Vanath.
Dia menegaskan, pengukuhan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar pemberian atribut adat. Pengakuan sebagai anak adat harus memiliki dasar dokumentasi resmi, seperti sertifikat atau keputusan adat yang ditandatangani.
Dengan begitu, ikatan adat yang diberikan memiliki nilai historis dan tetap melekat meskipun para pejabat tersebut telah menyelesaikan masa tugasnya di Maluku.
“Jangan cuma pengukuhan dengan topi. Harus ada tanda tangan dan dokumennya. Siapa tahu suatu saat mereka menjadi pemimpin di tingkat nasional, ikatan sebagai anak adat Maluku ini tetap terbawa dan mereka merasa menjadi bagian dari orang Maluku,” ujarnya.
Ia berharap, Majelis Latupati segera menyusun mekanisme dan tata cara pengukuhan sesuai ketentuan adat, termasuk menentukan sebutan atau gelar adat yang tepat bagi pimpinan TNI, Polri maupun pejabat sipil.
Vanath menilai, langkah tersebut dapat memperluas jaringan persaudaraan Maluku dengan para pemimpin yang pernah mengabdi di daerah ini. Ikatan adat diharapkan menjadi jembatan untuk menjaga kedekatan dan membangun hubungan baik dengan berbagai unsur kepemimpinan, termasuk di tingkat nasional.
Dalam kesempatan itu, Vanath juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus Majelis Latupati periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Ibrahim Wokas atas kontribusi mereka dalam menjalankan organisasi.
Ia berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan program yang belum terselesaikan sekaligus memperkuat peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Maluku.
“Kami percaya pengurus yang baru akan meneruskan apa yang belum selesai dan mengurus hal-hal lain yang masih perlu dilakukan. Selamat menjalankan tugas untuk kemajuan Maluku,” imbuhnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
