potretmaluku.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Bisri As Shiddiq Latuconsina, menyampaikan apresiasi mendalam kepada para raja yang tergabung dalam Majelis Latupati Kota Ambon, atas kehadiran mereka di Kantor Perwakilan DPD RI di Ambon, pada Rabu, 18 Desember 2024.
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan terkait isu-isu masyarakat adat di Maluku.
Dalam keterangannya, Kamis, 19 Desember 2024, senator yang akrab disapa Boy Latuconsina ini, menekankan bahwa masukan dari para raja akan menjadi pijakan penting baginya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Jakarta.
“Kami menerima banyak masukan luar biasa yang akan kami perjuangkan dalam RUU ini,” ungkapnya.
Realitas Masyarakat Adat di Maluku
Boy menyoroti jumlah raja adat di Maluku yang mencapai sekitar 524, jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya struktur adat di wilayah tersebut. Namun, ia juga mencatat bahwa masyarakat adat di Maluku menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
“RUU ini harus menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi budaya, tradisi, dan pranata adat sebagai modal penting menuju Indonesia Emas di masa depan,” tambahnya.
Aspirasi dan Harapan Baru
Pada kesempatan pertemuan tersebut, Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Valdo Maspaitella, yang juga menjabat sebagai Raja Negeri Rutong, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
Reza menegaskan bahwa pengakuan de facto terhadap negeri adat perlu diperkuat dengan pengakuan de jure di tingkat nasional.
“Proses pendaftaran negeri adat saat ini sangat rumit. Karena itu, kami berharap besar pada RUU ini sebagai solusi bagi masalah tersebut,” ujar Reza.
Ia juga menyoroti pentingnya desain strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku. Menurut Reza, pembangunan hanya dapat tercapai melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah lokal hingga tokoh nasional.
“Kami telah melakukan lobi politik dan ekonomi dengan tokoh-tokoh internasional untuk memperkuat posisi Maluku, baik secara nasional maupun dalam konteks regional Pasifik,” jelasnya.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
