KLHK Perkuat Kolaborasi Mitigasi Iklim di Regional Maluku-Papua
potretmaluku.id, – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkuat kolaborasi aksi mitigas iklim dengan pemerintah daerah melalui Rapat Kerja Teknis Pengendalian Perubahan Iklim Regional Maluku dan Papua di Kota Ambon, pada 4-5 Juli 2023.
“Kegiatan ini diharapkan dapat lebih memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta dalam implementasi aksi iklim di tingkat tapak, khususnya di daerah Maluku dan Papua,” Kata Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Laksmi Dhewanthi, pada pembukaan raker teknis itu, di Ambon, Selasa (4/7/2023).
Dia menegaskan, kolaborasi dan sinergi sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbob (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally determined contributions (NDCs), dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Menurutnyam Indonesia berkomitmen melalui target NDC untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen pada 2030.
Target NDC,mencakup banyak sektor di kementerian, lembaga dan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi dan kabupaten/kota, sebagai bagian dari pemerintahan yang terletak dekat dengan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Pemerintah daerah, katanya, sangat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.
“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan menyusun rencana aksi, melaksanakan aksi di daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengurangan emisi gas rumah kaca, katanya.
“Tetapi jangan lupa Indonesia telah melakukan aksi adaptasi dan mitigasi sejak tahun 2009 dan setiap tahun melakukan inventarisasi efek rumah kaca untuk memastikan berapa sebetulnya emisi gas rumah kaca Indonesia,” tegasnya.
Laksmi menjelaskan data 2010 hingga 2021 menunjukkan emisi gas rumah kaca di Indonesia setiap tahun berada di bawah target. Artinya selama ini pemerintah telah melakukan upaya dan berada pada jalur yang tepat, dan diharapkan konsistensi komitmen yang dilakukan secara mandiri.
Solusi permanen juga terus dilakukan berupa pengendalian pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Tidak hanya pada saat terjadi, tapi jauh sebelum itu ia mengajak pemda melakukan upaya pencegahan, kemudian memastikan api kecil tidak menjadi besar dan bisa dipadamkan, untuk kemudian melakukan rehabilitasi.
“Dari satu kegiatan pengendalian kebakaran hutan kita sudah bisa mencapai kinerja menurunkan luas lahan yang terbakar dan tingkat kejadian kebakaran hutan yang cenderung terus menurun dari waktu ke waktu,” kata Laksmi.
Karena itu, Laksmi Dhewanthi menyatakan rapat kerja teknis menjadi wadah pembelajaran pencapaian kemajuan pelaksanaan aksi mitigasi dan perubahan iklim di wilayah kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Maluku dan Papua.
Diharapkan melalui rapat kerja teknis, kolaborasi di antara pemangku kepentingan menjadi lebih erat dan secara bersama mewujudkan aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat bawah.
“Kami sangat menghargai dukungan dan kerjasama seluruh pihak terutama para pemerintah daerah dan juga terutama kepada Provinsi Maluku selalu tuan rumah pelaksanan kegiatan,” katanya. (JAY)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
