Seminar Nasional FOLU Net Sink 2030, Program Mitigasi Perubahan Iklim Jadi Prioritas Pemda
potretmaluku.id – Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura (Unpati) Ambon bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menggelar Seminar Nasional Rencana Aksi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, di Manise Hotel, Selasa (20/12/2022).
Sekedar diketahui, FOLU Net Sink 2030 merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, di mana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.
Seminar yang dipandu oleh Dr. D Pattimahu ini menghadirkan narasumber masing-masing, Bambang Supriyanto, Dirjen PSKL, Asis Sangkala, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, dan Haikal Baadilah, Pj. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Rektor Unpatti, Prof. Dr. M. J. Saptenno dalam sambutannya mengatakan, Seminar Nasional yang digelar Jurusan Kehutanan merupakan forum penting dalam mendiskusikan berbagai fenomena dan isu lingkungan yang terjadi di tingkat nasional dan tingkat global.
Isu-isu itu meliputi, fenomena peningkatan gas CO2, deforestasi, degradasi, dan berbagai kebijakan pemerintah terkait mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca.
Olehnya, melalui forum Seminar Nasional tersebut, Saptenno berharap para akademisi mampu menciptakan ekosistem kolaborasi yang berkualitas dengan para pihak terkait yang berkompeten.
Bambang Supriyanto dalam materinya juga mengatakan, komitmen Indonesia untuk terlibat dalam penanganan dampak perubahan iklim global terlihat dari proses ratifikasi paris aggreement ke dalam beberapa peraturan terkait.
Tujuannya, kata dia, untuk memastikan upaya mitigasi emisi gas rumah kaca di tingkat nasional dan daerah berjalan dengan maksimal.
Kemudian selain dari segi regulasi, strategi lainnya yang dijalankan difokuskan pada sektor energi, limbah, lingkungan, penggunaan pupuk, penggunaan lahan, dan penguatan kapasitas program perhutanan sosial.
“Dana operasional Indonesia tahun 2030 telah kita tetapkan melalui keputusan menteri. Dan di dalam menyusun rencananya akan didampingi oleh akademisi baik dari Universitas Gaja Mada (UGM), juga Unpatti. Jadi akan didampingi oleh tenaga ahli dari akademis,” katanya.
Sementara Asis Sangkala dengan materi terkait Peran Legislatif dalam Pengelolaan Hutan di Maluku menyebut, terdapat beberapa persoalan utama pengelolaan hutan, seperti legalitas hutan adat di Maluku, dalam kaitanannya dengan penataan batas kawasan hutan yang belum maksimal, kemudian adanya pembatasan akses masyarakat adat, karena beberapa program pengelolaan hutan oleh pemberintah.
Selanjutnya, alokasi lahan untuk pengembangan hutan kedepannya masih terbatas, dan terakhir karakteristik pulau-pulau kecil di Maluku. Karena itu legislatif berperan untuk pembuatan Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan hutan di Maluku.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
