Ketua APEKSI Pusat: Suara Kritis Rakerwil Harus Disampaikan di Rakernas Makassar
potretmaluku.id – Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) Pusat, Bima Arya Sugiarto mengharapkan berbagai persoalan yang sudah dikemukakan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) VI APEKSI, di Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura, Rabu (2/6/2023), bisa disampaikan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Makassar.
“Izinkan saya menyampaikan harapan agar apa yang dibicarakan dan didiskusikan hari ini, bisa kita bawa pada satu momen yaitu Rakernas nanti,” kata Bima Arya Sugiarto, saat memberikan sambutan Rakerwil VI APEKSI.
Kata Bima, hasil Rakenwil ini menyuarahkan suara-suara kritis tentang tenaga honorer, menyampaikan keberatan tentang Dana Bagi Hasil (DBH), dan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020.
“Mari kita suarakan suara kritis kita saat Rakernas nanti,” ujarnya.
Dijelaskan, APEKSI fokus untuk memperjuangkan dan melakukan advokasi dengan membangun sinergi dan kolaborasi, sehingga tidak ada lagi masanya yang maju itu hanya kota-kota di Jawa, dan tidak lagi zamanya yang berkembang pesat hanya kota di Sumatera.
“Mari kita bekerja keras agar masa depan Indonesia akan membawa kesejahteraan di Indonesia timur. Semua kota harus sama majunya sama hebatnya sama bersihnya,” jelasnya
Di tempat yang sama, Ketua APEKSI (Komwil) VI, Capt H. Ali Ibrahim mengatakan tahun ini ada beberapa program yang akan berjalan, dan Rakerwil VI ini merupakan agenda tahunan. Dalam kegiatan ini diharapkan usulan APEKSI sudah ditetapkan.
“Pada rapat kerja Rakenwil ini beberapa agenda pokok yang akan dibahas bersama. Program tersebut adalah program kerja yang akan disampaikan saat Rakernas,” terangnya.
Penjabat Wali Kota Jayapura Dr.Frans Pekey.M.Si, mengatakan ini pertama kali pihaknya menyelenggrakan sebuah acara yang pertemukan para Wali Kota khususnya di wilayah Timur Indonesia.
“Saat ini kita semua ada di Kota Jayapura. Tema yang diangkat dalam Rakenwil VI yakni Kolaborasi Membangun Indonesia Timur, tentu memiliki makna dan bangun daerah di wilayah timur,” jelasnya.
Sementara itu dari hasil Rakerwil VI APEKSI di Jayapura, diusulkan 5 (lima) rekomendasi yang bakal dibahas di Makasar pada saat Rakornas nanti.
“Pertama, Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Yang mana DBH Kabupaten/kota dan provinsi mengalami keterlambatan, sehingga ada upaya dari pengurus APEKSI untuk dapat disampaikan pada Rakornas di Makasar nanti agar DBH itu tepat waktu,”
Kedua Persoalan tenaga Honorer harus dituntaskan, yang mana Persoalan ini juga perlu disuarakan saat Rakernas di Makasar, agar dapat menjawab keresahan tenaga honorer.
Ketiga Dana Kelurahan, yang sudah berkali-kali diperjuangkan oleh pengurus APEKSI tetapi pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan.
Keempat terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali, serta kelima; harus ada Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota di kota-kota pemekaran di Papua. (**)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
