“Kalau kita bisa menghidupkan kembali pela-gandong, itu seperti menyalakan lampu di tengah listrik padam,” ujar Pdt. Jacky Manuputty, tokoh lintas iman yang turut menyumbangkan pikiran. Tapi, tambahnya dengan getir, “masalahnya, kita lebih sibuk rebut proyek daripada merawat ikatan itu.”
Namun Ketua Umum Persekutuan Gereja-geraja di Indonesia (PGI) ini mengingatkan, model-model kekerabatan ini belum menjadi sistem etika sosial yang mengatur relasi semua orang yang menetap di Maluku kini. Lantaran itu, upaya revitalisasi perlu terus-menerus dilakukan sambil menciptakan berbagai model budaya baru, untuk mengakomodir kemajukan yang semakin meningkat di Maluku.
Dalam salah satu refleksinya, Pdt. Jacky juga menegaskan bahwa kerja-kerja perdamaian tidak cukup hanya lewat instrumen hukum. “Kerja-kerja kebudayaan perlu didukung dan dikembangkan selain kerja-kerja kemanusiaan ataupun penguatan instrumen hukum lainnya,” ujarnya.
Sebab pada akhirnya, Maluku dan konflik Maluku menyisakan pembelajaran mahal: betapa kearifan lokal dan budaya luhur bangsa sebenarnya bisa menjadi fondasi karakter rukun, harmonis, dan bergotong-royong.
Indonesia, kata Jacky, kaya dari sisi ini. Kekayaan budaya damai kita bahkan bisa menjadi pembelajaran berharga bagi bangsa-bangsa lain.
Rekomendasi yang Menggigit
IMS merumuskan strategi berlapis:
- Jangka pendek: membangun early warning system berbasis desa, membentuk Satgas Damai Komunitas, memperketat peredaran miras, serta melawan hoaks dengan literasi digital.
- Jangka menengah: pendidikan multikultural di sekolah, program penyembuhan trauma lintas generasi, dan ekonomi inklusif berbasis komunitas.
- Jangka panjang: pembentukan Komisi Anti-Konflik Maluku, lembaga independen dengan tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, dan akademisi, didukung regulasi pemerintah daerah.
Apakah realistis? Tentu tergantung siapa yang duduk di kursi komisioner. Kalau lagi-lagi hanya diisi orang titipan politik, jangan harap.
Yang paling provokatif adalah seruan agar pemerintah daerah menjadikan revitalisasi budaya sebagai prioritas RPJMD. Bayangkan: kurikulum sekolah memasukkan pela-gandong, acara resmi daerah dibuka dengan musyawarah adat, bukan hanya tarian penyambutan. Terlalu utopis? Bisa jadi. Tapi lebih baik utopis daripada terus membiarkan trauma diwariskan.
Dari Belanda, Lise Yan Sui de Fretes menulis pedas: “Kalau kita masih menutup mata pada ketidakadilan, jangan kaget kalau konflik kembali. Diaspora bisa bicara damai, tapi kalau di kampung halaman masih lapar dan menganggur, semua itu cuma kata-kata indah.”
Kritik semacam ini memang menyakitkan, tapi justru sehat. Membuat laporan IMS lebih tajam, tidak sekadar mengulang jargon “rekonsiliasi.”
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
