Pendapat

Hunuth, Haruku, dan Pertanyaan yang Tak Pernah Usai

PENDAPAT

Suara Generasi Muda

Yang menarik, laporan IMS memberi ruang penting bagi pemuda dan perempuan. Mereka bukan sekadar “korban” atau penonton, tapi didorong jadi garda depan perdamaian.

“Pemuda dan perempuan harus menjadi garda depan literasi digital dan penyebaran narasi damai,” tulis IMS dalam rekomendasinya. Mereka diajak aktif dalam kegiatan budaya, pendidikan, hingga ekonomi komunitas.

Di sini letak harapan baru. Kalau elite sibuk memecah, justru anak muda bisa menjahit kembali. Kalau media sosial selama ini jadi kompor, generasi digital bisa mengubahnya jadi alat pendingin.

Maluku tanah damai.” Slogan itu sering digaungkan dalam upacara resmi, lengkap dengan baliho warna-warni. Tapi ketika tragedi Hunuth dan Haruku terjadi, slogan itu terdengar kosong. 

Laporan IMS seakan menampar: jangan cuma berteriak damai di panggung, tapi biarkan damai bekerja di lorong kampung, di kelas sekolah, di ruang musyawarah desa.

Sebelumnya saya pernah menulis tentang pentingnya pendidikan damai (Tragedi Hunuth dan Luka Kolektif: Mengapa Pendidikan Damai Harus Kembali Dimulai Sekarang), terutama setelah tragedi Hunuth yang menyisakan luka kolektif. 

Luka itu tidak hanya soal rumah yang terbakar atau nyawa yang hilang, tapi juga tentang bagaimana generasi muda kembali dipaksa menyaksikan kekerasan sebagai “cara menyelesaikan masalah.” 

Jika pola ini tidak diputus, maka kekerasan akan terus diwariskan. Pada titik ini, pendidikan damai menjadi pintu keluar yang paling masuk akal. Pendidikan damai tidak melulu berarti kurikulum di kelas. Ia bisa dimulai dari hal sederhana: mengajarkan empati, memperkuat ikatan orang basudara, dan membiasakan musyawarah alih-alih bentrok. 

Di ruang-ruang sekolah, rumah ibadah, bahkan grup WhatsApp keluarga, nilai-nilai itu bisa ditanamkan. Tanpa itu, jargon “Maluku tanah damai” hanya akan terdengar sebagai kalimat kosong yang dipajang di baliho, sementara kenyataan di lapangan terus menampar kita dengan konflik demi konflik.

Laporan IMS menutup dengan pesan sederhana: “Maluku katong pung rumah. Jaga bae-bae, stop baribut sudah.”

Pertanyaannya: apakah kita berani menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan, atau lebih nyaman mengulang lingkaran konflik yang sama?

Mungkin, pertanyaan yang lebih getir: apakah benar kita sudah belajar dari 1999, atau jangan-jangan kita hanya pandai menyembunyikan luka di balik senyum orang basudara?(Embong Salampessy)

IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Previous page 1 2 3

Berita Serupa

Back to top button