Setelah beberapa tahun di Eropa, Petro pulang ke Kolombia. Kepulangannya membawa berkah baginya, dimana kembali terpilih menjadi anggota DPR pada Pemilu tahun 1998. Selanjutnya kembali terpilih pada Pemilu tahun 2002.
Tak hanya menjadi anggota DPR saja, pada Pemilu tahun 2006, ia tampil berkontestasi mencalonkan diri sebagai anggota Senat. Petro pun sukses menjadi anggota Senat. Tatkala menjadi anggota Senat, ia begitu vokal terhadap presiden dan berbagai kasus hitam, yang berbau nepotisme dimana memiliki relasi dengan presiden.
Berbekal pengalaman sebagai anggota parlemen lima periode, yang kritis terhadap penguasa membuat ia mendapat simpati rakyat Kolombia. Hal ini yang kemudian membuat Petro confidence mencalonkan diri sebagai calon Presiden (Capres) Kolombia pada Pilpres tahun 2010, berpasangan dengan calon Wakil Presiden (Cawapres) Clara Lopez, yang diusung Partai Alternative Democratic Pole, dan Partai Patriotic Union. Pemilu kali ini Petro bersama duet Cawapresnya belum beruntung, karena kandas pada Pilpres Kolombia putaran pertama, dengan hanya meraih 9,2% suara saja.
Kandas pada Pilpres Kolumbia putaran pertama, tak membuat Petro patah semangat. Ia mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai Walikota Bogota pada tahun 2011. Rivalnya politiknya kali ini adalah, Enrique Penalosa. Enrique adalah calon Walikota Bogota, didukung mantan Presiden Alvaro Uribe, yang lebih diunggulkan dari mantan pemberontak ini.
Namun takdir berkata lain, Petro-lah yang memenangkan pemilihan Walikota Bogota tersebut, dengan maraih 31% suara. Sementara Enrique hanya marih 25% suara (BBC News Indonesia, 2011, Pachon, 2011).
Kepemimpinan Petro sebagai Walikota Bogota menuai keberhasilan. Ia memperkenalkan sejumlah program sosial yang sukses, termasuk subsidi tarif air, dan tarif bus bagi masyarakat kurang mampu. Begitu pula ia mengurangi utang, kejahatan, dan kemiskinan di Bogota.
Kendati demikian ia gagal dalam manajemen sampah, karena tumpukan sampah di berbagai sisi kota. Dampaknya Petro dicopot dari jabatannya oleh Inspektur Jenderal Kolombia, Alejandro Ordonez Maldonado di tahun 2013. Sebelum pemecatan itu, ia dihadang oleh partai oposisi dan sekitar 600.000 tandatangan warga Kota Bogota menentangnya.
Pencopotannya tersebut, diikuti pula dengan sanksi pelarangan melakukan aktivitas politik selama 15 tahun. Protes pun muncul, dimana sejumlah pihak menilai keputusan dari Inspektur Jenderal Kolombia tersebut, tidak demokratis.
Namun keputusan Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, yang kemudian menangguhkan sanksi yang dijatuhkan oleh Inspektur Jenderal itu kepada Petro. Akan tetapi, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos memiliki sikap yang berbeda, dimana menguatkan pemecatannya tersebut secara resmi pada 19 Maret 2014.
Untuk pengganti sementara, Presiden Santos menunjuk Menteri Tenaga Kerja, Rafael Pardo, sebagai Walikota Bogota. Pada 19 April 2014, hakim dari Pengadilan Tinggi Bogotá memerintahkan presiden untuk mematuhi rekomendasi yang ditetapkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika.
Petro diangkat kembali sebagai Walikota Bogota pada tanggal 23 April 2014, dan menyelesaikan masa jabatannya. Prahara politik pun mampu dilewati mantan gerilyawan berhaluan kiri ini, dengan menempuh jalur hukum. (Britannica, 2024, Liputan 6, 2011, Wikipedia, 2024).
Setelah gagal pada Pilpres Kolombia putaran pertama di tahun 2010, Petro mencoba peruntungan untuk kedua kalinya, dengan maju sebagai Capres Kolombia pada Pilpres tahun 2018. Ia duet dengan Cawapres Angela Robledo, diusung Partai Humane Colombia.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
