Oleh: Usman Hi. Sergi (Pendiri Tabloid Gema Malut)
Beberapa hari belakangan ini rakyat Maluku Utara sedang sumringah. Manuver cerdas Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) mampu mengusik hati Presiden Jokowi untuk melihat nasib status Kota Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara (Malut). Nasib martabat ibukota selevel provinsi yang masih berstatus kecamatan. Konon lobby sang kiyai itu terhitung kilat nan ampuh. Tak tanggung-tanggung, sang Presiden langsung mengirimkan empat pembantunya ke Malut. Mereka membawa misi khusus, mengkoordinasikan peningkatan kota Sofifi sebagai Kawasan Khusus Ibukota dan Percepatan pembangan infrastruktur pada Kawasan ibukota Sofifi tersebut
Ditilik dari background perjuangan Ibukota Sofifi, dua agenda Jokowi dimaksud telah menjawab problem pro kontra lokal yang mengemuka berpuluh tahun. Tuntutan agar soal infrastruktur lebih utama dari soal status Ibukota Sofifi atau sebaliknya, dijawab secara lugas oleh Jokowi dengan resep two in one : percepatan infrastruktur wilayah sekaligus peningkatan status Ibukota Sofifi.
Gaya berkomunikasi Gubernur AGK kepada Jokowi dengan sekali merangkul dayung dua tiga pulau terlampaui terbilang sukses. Gubernur AGK menerapkan high level communication. Model komunikasi tingkat tinggi kepada Jokowi. Sekali curhat, langsung dibalas positif Presiden. Tidak banyak kepala daerah yang mampu menembus dinding hati Jokowi. Jumlahnya bahkan bisa dihitung dengan jari. Tak heran jika banyak pihak yang menyebut, Gubernur AGK memiliki nilai dan posisi istimewa di mata Jokowi.
Buah komunikasi tingkat tinggi Gubernur AGK tidak saja pada tingkat kebijakan politik semata, Jokowi juga memberi jawaban lanjutan, dengan alokasi anggaran jumbo sebesar Rp 15 triliun untuk pembangunan Ibukota Sofifi. Sebuah angka anggaran pembangunan yang sangat besar bagi kota sekecil Sofifi.
Nampak, problem peningkatan status Ibukota Sofifi sudah beres. Selain dua soal di atas plus anggaran jumbo. Soal desain wilayah geografis dan demografis Kota Sofifi juga telah menjawab kegalauan Tidore Kepulauan (Tikep) sebagai kota induk.
Tikep seolah gelisah, bahwa peningkatan status Ibukota Sofifi yang otonom akan menggerus wilayah dan penduduknya berdampak langsung pada mengurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Tikep. Kegelisahan itu tak berdasar dan berlebihan. Kegalauan yang mengada–ada. Karena Wilayah Ibukota Sofifi bersentuhan dan mengiris 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota yakni Tikep, Halmahera Barat & Halmahera Utara sehingga tidak ada dampak seperti yg dikhawatirkan Tikep selama ini.
Sofifi beres?
Tidak!
Apa pasal?
Titah Presiden Jokowi dengan mengirim 4 empat mentrinya untuk mengkoordinasikan Status Kawasan Khusus dan Perencanaan pembangunan kota, didompleng kepentingan tak sedap. Sofifi, bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Seperti sang anak yang meratapi nasib tak mandiri karena tak sudi dilepaskan orang tuanya.
Sofifi juga menghadapi egoisme kekuasaan pusat yg bertemali dengan interes politik lokal. Egoisme kekuasaan pusat ini dikawal oleh salah satu menterinya. Sebuah misi yang sejatinya tidak boleh diselipkan dalam titah Jokowi.
Di sebuah media online terkemuka pusat, Menteri Marves yang familiar dengan nama Luhut Binsar Panjaitan (LBP), mengeluarkan statemen yang kontraproduktif dengan misi mulia sang presiden saat mengirimnya ke Sofifi.
Di media LBP menyatakan, Ibukota Sofifi semua bisa selesai jika Ali Ibrahim jadi gubernur Maluku Utara. Kicauan LBP sontak bikin geger semua kalangan. Pernyataan ini tidak hanya menisbikan logika tapi ada paksaan untuk menyelipkan nama seorang Ali Ibrahim dalam rapat Koordinasi resmi tersebut. Kampanye ala LBP menjadi manuver paling prematur yang didengungkan oleh seorang pembantu Presiden. LBP seolah melakoni dirinya sebagai agen dan tim sukses bagi Ali Ibrahim. Ia lupa bahwa tugas utamanya, memastikan pesan Jokowi untuk rakyat Maluku Utara terkait Sofifi yang sedang ditimpakan di pundaknya bisa terkawal secara baik.
Bagi khalayak, misi presiden Jokowi jelas, bahwa koordinasi soal pembangunan infrastruktur wilayah dan peningkatan status Ibukota Sofifi disegerakan. Terbukti sang presiden telah menyiapakan anggaranya. Sedangkan bagi akademisi wabil khusus pemerhati ilmu hukum Tata negara, statemen LBP menunjukan arogansi otoriter sekaligus sangat mengancam demokrasi pilgub Maluku utara 2024. LBP yang ditugaskan big boss-nya presiden Jokowi justru terkesan balik “melawan” misi sang komandan dengan sikap arogansinya.
Statemen LBP juga menyiratkan bahwa masih ada sengkarut interes politik lokal yang ikut bermain dalam tersendatnya peningkatan status Ibukota Sofifi. LBP lupa, bahwa Gubernur AGK-lah dengan kemuliaan fikirannya, yang membuat Jokowi tergerak agar nantinya Sofifi menjadi pantas sebagai Ibukota Provinsi. LBP memaksakan diri untuk menyelipkan nama orang lain seolah–olah akan menuntaskan Ibukota Sofifi. Untuk soal ini, saya harus sampaikan secara terbuka, LBP keliru bermanuver.
Gubernur AGK layak untuk mendapat apresiasi khusus. Lobby AGK amat mulia untuk menjawab kerisauan dan aspirasi seluruh rakyat serta stakeholder se-Maluku Utara sejak provinsi ke-33 Indonesia ini lahir. Kita cukup menjawab dua pertanyaan ini dengan jujur sebagai solusi. Bukankah penentuan Sofifi sebagai ibukota Malut adalah keinginan semua pihak? Dan bukankah ibukota provinsi harus berstatus selevel dati II?
Jawaban atas pertanyaan di atas sudah dikawal oleh Gubernur AGK. Gaya komunikasi tingkat tinggi kepada Jokowi menghasilkan kebijakan strategis : Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sofifi sebagai Kawasan Khusus Ibukota Provinsi. Menjadi tugas negara dan pemerintahan Gubernur AGK untuk menyelesaikannya. Gubernur AGK dan seluruh aparatnya dalam sisa masa pemerintahnya sampai 2024 akan mengawalnya.
Tak boleh ada penumpang gelap yang seolah jadi pahlawan dalam pembangunan Ibukota Sofifi. Apalagi pahlawan kesiangan. Seluruh stakeholder harus memberikan dukungan power full agar Ibukota Sofifi menjadi Kawasan khusus Ibukota dan etape pembangunan dan penataannya sesuai dengan persetujuan Presiden Jokowi.
Kita dan seluruh rakyat Maluku Utara sepakat bahwa nasib Masohi sebagai ibukota Maluku hanya tertulis di UU adalah pengalaman buruk yang tidak dicontohi dan miris pula. Kita akan seperti pungguk merindukan bulan jika ‘keinginan yang terpaksa’ seorang LBP bak cinta bertepuk sebelah tangan dengan keinginan rakyat Maluku Utara di Pilkada Gubernur Tahun 2024 nanti.
Mari! Ibukota Sofifi itu penting dan memiliki nilai strategis secara moral dan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Maluku Utara. Ada waktu 3 (tiga) tahun untuk Ibukota Sofifi dibenahi oleh Gubernur AGK dan aparat pemerintahannya. Pembenahan ini didukung penuh oleh Jokowi. Penataan dan pembangunan wajah Sofifi menjadi legacy (warisan) paling bermakna Gubernur AGK untuk rakyat Maluku Utara.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
