Oleh: Hendriyani Sigmarlatu (Akademisi Fisip Universitas Pattimura Ambon)
Seperti halnya manusia yang beranjak dewasa pada usia 17 tahun, sebuah daerah pun memasuki fase penting dalam menentukan arah dan jati dirinya.
Kabupaten Buru Selatan, yang lahir pada 2008, kini telah genap berusia 17 tahun. Di usia ini, saatnya daerah ini berhenti “belajar berjalan” dan mulai berlari dengan langkah pasti: memperkuat identitas, menegaskan prioritas, serta menyusun kebijakan yang berakar pada kebutuhan rakyat.
Tujuh belas tahun bukan waktu yang singkat. Ia adalah cukup panjang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting: Apa yang sudah dicapai? Apa yang masih tertinggal? Dan, yang paling mendasar: Apa yang harus diperbaiki agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan hingga ke dusun dan kampung terpencil?
Ada sejumlah refleksi yang bisa dijadikan pijakan untuk pembenahan mendatang.
Pertama, mengubah pola pembangunan dari simbolik ke substansial. Selama ini, pembangunan kerap berorientasi pada tampilan luar: taman kota, gapura, atau proyek seremonial.
Padahal, masalah utama masyarakat terletak pada akses terhadap air bersih, listrik desa, jalan yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Pemerintah daerah perlu menggeser fokus ke pembangunan yang menyentuh kualitas hidup, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah-wilayah pinggiran.
Kedua, memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Banyak kebijakan lahir dari ruang-ruang tertutup, dengan pendekatan elitis. Aspirasi warga desa dan komunitas adat nyaris tak terdengar dalam proses Musrenbang.
Ruang musyawarah yang terbuka dan setara harus dibangun kembali, bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai fondasi demokrasi lokal.
Ketiga, membenahi pola kepemimpinan. Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi politik, gaya kepemimpinan birokratis yang berjarak dengan rakyat tidak lagi relevan.
Kepemimpinan hari ini harus melayani, bukan memerintah; menjadi teladan dalam etika, integritas, dan kerja keras.
Keempat, memprioritaskan penguatan ekonomi rakyat dan sumber daya manusia lokal. Ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan belum disertai dengan upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.
Padahal, potensi lokal yang besar bisa menjadi sumber kesejahteraan jika disertai dengan investasi pada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi kreatif.
Kelima, menjadikan pendidikan sebagai prioritas mutlak. Masih banyak anak-anak Buru Selatan yang sulit mengakses sekolah yang layak. Di sisi lain, kualitas pendidikan yang tidak merata menciptakan ketimpangan kesempatan.
Masa depan daerah ini bergantung pada seberapa serius kita membekali generasi mudanya dengan ilmu pengetahuan dan karakter.
Keenam, menata ruang kota dan menjaga lingkungan hidup. Kota Namrole sebagai pusat pemerintahan belum tertata dengan baik.
Banjir yang kerap terjadi, seperti di Kali Waikelo, serta pengelolaan sampah yang belum optimal menunjukkan pentingnya penataan ruang yang berpihak pada lingkungan dan keselamatan warga. Rencana tata ruang yang tegas dan berpandangan jauh ke depan menjadi kebutuhan mendesak.
Ketujuh, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas. Kesan bahwa pengelolaan anggaran masih tertutup tidak bisa dibiarkan.
Komitmen untuk membuka akses publik terhadap APBD, mengevaluasi program secara rutin, dan memberantas praktik korupsi di level daerah adalah prasyarat bagi tumbuhnya kepercayaan rakyat.
Momentum 17 tahun adalah titik balik yang tepat. Buru Selatan harus menegaskan pilihan: tetap berjalan lambat dengan pola lama, atau mulai berlari mengejar ketertinggalan dengan arah yang jelas dan keberpihakan yang nyata pada rakyatnya.(*)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
