Soal Polemik Miss Youth, Jais Ely Dinilai ‘Lukai’ Sapta Cita Gubenur Hendrik
potretmaluku.id – Gagalnya membangun kepercayaan publik dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat bukan sekedar lemahnya sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi, tapi lemahnya implementasi visi gubernur sebagai kepala pemerintahan justeru terletak pada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), sebagai figur yang bertanggung jawab atas pelaksana teknis dan program kerja pemerintah.
Masalah pelayanan publik yang macet, dan tersesat, karena mentalitas amtenar (mau dilayani) yang melekat pada elit birokrat. Parahnya lagi, kinerja-kinerja hanya untuk mendapatkan jempol dan pujian dari gubernur.
Polemik Finalis Miss Youth Indonesia, Efrita Trifena Lamerkabel tidak bisa dilihat sebagai lemahnya fungsi komunikasi, tetapi kegagalan dari Dinas Pariwisata (Dispar) dalam mendorong potensi sumber daya manusia pada level nasional, serta lemahnya pelayanan publik.
Saat Jais Elly menjabat sebagai Kadis Pariwisata Maluku, justru menyalahkan Efrita yang tak mau bangun komunikasi dengan Pemprov Maluku. Alibi Jais keliru. Tanpa perhitungan. Berita yang diturunkan media online TribunAmbon.com mendapat reaksi keras. Publik marah. Berbagai fakta dibuka.
Efrita yang ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI adalah bentuk kepasrahan ketika upaya keluarga mendapat dukungan dari Pemprov di tolak oleh Dinas yang dipimpin Jais Elly.
Kegagalan framing Jais Elly justeru menambah ketidak percayaan terhadap pengelolaan birokrasi Maluku dalam mewujudkan Sapta Cita yang diusung Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Direktur Jaringan Demokrasi untuk Masyarakat Sipil ( Democracy Network for Civil Society) Marwan Titaheluw menegaskan, pernyataan Kadis Pariwisata justeru melukai visi Gubernur Maluku.
Sebagai kepala OPD mestinya Jais melakukan kroscek informasi kepada stafnya. Hal ini untuk menghindari pembentukan opini yang salah dan menyudutkan rakyat.
“Kepala dinas adalah perpanjangan tangan gubernur dalam satuan kerja teknis perangkat daerah. Dalam program terdapat visi kepemimpinan, salah satu visi Gubernur adalah peningkatan pelayanan publik. Jika Kadis Pariwisata menyebut Efrita tak pernah berkoordinasi dengan Pemprov sebagai informasi valid, maka bisa dimaklumi, tetapi, klarifikasi dari keluarga yang menyebut pemprov enggan menerima Efrita adalah kesalahan dan upaya membangun citra diatas informasi sesat,” kata Marwan kepada wartawan, Senin (21/7/2025).
Marwan menjelaskan, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dipercayakan rakyat Maluku melalui voting suara untuk memperbaiki kondisi daerah termasuk sistem pelayanan publik.
“Demokrasi tidak bisa didefinisikan hanya pada elektoral vote. Tetapi sistem pemerintahan yang demokratis dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan pelayanan publik secara optimal juga kapabilitas OPD dalam menerjemahkan prinsip, etos dan visi kepala pemerintahan adalah substansi dari demokrasi,”ujarnya.
Bagi dia, problem Miss Youth menjadi kegagalan dari seorang Jais Elly selaku Kepala OPD yang membangun citra positif pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap visi peningkatan pelayanan publik yang tertuang dalam Sapta Cita LAWAMENA.
Menurutnya, komunikasi publik itu penting dalam menjaga citra kepemimpinan kepala daerah. Optimalisasi pelayanan dimulai dengan cara gubernur menentukan siapa yang bisa mengelola amanah dalam setiap OPD.
“Jabatan harus diartikulasikan sebagai pelaksanaan visi pelayanan, bukan standar sosial dari akrobatik politik bawahan untuk mendapat perhatian pemimpin,”tandas Marwan. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
