Tetelepta Bantah Informasi Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas Wali Kota Capai 400 Juta
potretmaluku.id – Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Perlengkapan, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, Herman Tetelepta membantah informasi mengenai anggaran pakaian dinas Pj. Wali Kota Ambon tahun 2023 senilai Rp400 juta.
Menurutnya, tudingan terkait potensi korupsi pada anggaran pengadaan pakaian dinas Pj. Wali Kota Ambon pada Tahun 2023 sebagaimana diberitakan salah satu media di Kota Ambon itu tidak benar.
“Terkait pemberitaan salah satu media online yang menyebut bahwa ada potensi korupsi jika Tahun 2023, dana pakaian dinas Pj Wali Kota Ambon itu Rp400 Juta, saya tegaskan tidak sepenuhnya benar,” tegas Tetelepta, Kamis (7/3/2024).
Dia menjelaskan, dalam perencanaan anggaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Tahun 2023 untuk keseluruhan kegiatan, termasuk penyediaan pakaian dinas dan atribut kepala daerah senilai Rp400 juta itu sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Hanya saja, anggaran yang direncanakan tidak serta-merta disetujui. Sebab harus dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan harus mendapat persetujuan DPRD, setelah itu barulah ditetapkan.
“Jadi apa yang kita anggarkan itu harus diketahui dan disetujui oleh TAPD dan DPRD melalui pembahasan,” katanya.
Khusus untuk anggaran penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah, itu ada dua item belanja atau pengeluaran. Yang pertama adalah belanja jahit pakaian dinas dan atribut kepala daerah, dan kedua adalah belanja kain, yaitu berupa bahan.
Belanja kain itu diantaranya belanja kain di UMKM atau para pengrajin. Misalnya kelompok tenun ikat Mayar di Wayame, itu yang menjadi penyedia kain tenun.
Selain itu, saat melakukan kunjungan, pameran atau Expo di luar daerah, ada kain khas dari daerah tertentu yang dibeli. “Selain untuk kenang-kenangan, juga akan dibuatkan pakaian untuk kepala daerah,” katanya.
Dari 2 item ini, lanjut Tetelepta, realisasi anggaran sebenarnya untuk kegiatan belanja penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah, berjumlah Rp197.321.848. Sedangkan untuk belanja kain atau bahan, itu sebesar Rp74.353.342.
Sementara untuk kepentingan expo dan lain-lain, sehingga totalnya mencapai Rp272.676.290. Angka tersebut, imbuhnya, sudah termasuk PPH dan PPN.
“Dengan demikian, tidak menghabiskan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp400 juta,” imbuhnya.
Kata dia, kepala daerah merupakan representasi atau citra dari Pemerintah Kota (Pemkot), sehingga dalam penampilannya di hadapan publik harus rapi, baik, dan sopan. Untuk itu, kualitas pakaian dan atribut kepala daerah perlu diperhatikan, dan sudah pasti akan berpengaruh pada anggaran yang disediakan.
Tetelepta berharap, informasi yang disampaikan bisa menjadi penjelasan kepada masyarakat agar tidak ada multi tafsir terhadap pemanfaatan pagu anggaran yang ada.
“Kami juga berharap agar dalam menulis berita, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu, supaya tidak merugikan pihak lain dalam pemberitaan yang dikomsumsi publik” katanya. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
