Nasional

Terkait Revisi UU Penyiaran, Gus Imin: Masyarakat Harus Dibekali Kemampuan Menilai Kredibilitas Sumber Informasi

potretmaluku.id Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan harapan besar terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dirumuskan. 

Menurutnya, revisi ini harus mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat dan insan media, serta mengatasi tantangan jurnalisme di era digital tanpa mengancam kebebasan berkekspresi.

Muhaimin, atau yang akrab disapa Gus Imin, memahami betul pentingnya kebebasan berpendapat bagi masyarakat dan pers. Pengalamannya sebagai jurnalis saat menjabat Kepala Litbang Tabloid Detik pada tahun 1993, yang mengalami pembredelan oleh rezim Orde Baru, menambah kekuatannya dalam memperjuangkan kebebasan pers.

“Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Jika kebebasan pers dibatasi, artinya kita juga mengekang demokrasi. Maka dari itu, saya titipkan 8 Agenda Perubahan kepada presiden terpilih, Pak Prabowo, yang isinya dengan tegas meminta agar kualitas demokrasi diperkuat, sekaligus menjamin kebebasan pers. Kebebasan pers pada dasarnya adalah kontrol untuk hal yang lebih baik,” kata Gus Imin, Kamis (16/05).

Sejauh ini, revisi UU Penyiaran masih berupa draft. Artinya, masih ada waktu untuk menyerap dan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat dan teman-teman media. Melarang penyiaran program investigasi, misalnya, sama saja dengan membunuh jurnalisme. 

Mengingat kabar-kabar pendek seperti breaking news atau informasi viral relatif sudah diambil alih oleh media sosial, jurnalisme sangat diandalkan dalam melahirkan informasi yang panjang, lengkap, dan mendalam.

“Mosok jurnalisme hanya boleh mengutip omongan jubir atau copy paste press release? Ketika breaking news, live report, bahkan berita viral bisa diambil alih oleh media sosial, maka investigasi adalah nyawa dari jurnalisme hari ini,” tutur Gus Imin.

Dalam konteks hari ini, melarang penyiaran program investigasi dalam draft RUU Penyiaran pada dasarnya mengebiri kapasitas paling premium dari insan pers, sebab investigasi tidak semua bisa melakukannya. 

Gus Imin mengambil contoh, Program Buka Mata dari Narasi TV, Program Bocor Alus dari Tempo atau film dokumenter Dirty Vote yang tayang di kanal YouTube Watchdoc. Ketika dirilis, Dirty Vote mampu memberikan perspektif dan informasi penting yang dibutuhkan publik dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

“Dirty Vote, Buka Mata, dan Bocor Alus adalah salah satu produk jurnalisme investigasi yang mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang kredibel. Karya-karya seperti ini justru perlu kita dukung karena akan membawa kebaikan bagi bangsa. Sama halnya dengan karya-karya kreatif lain yang hanya dapat muncul jika diberi ruang kebebasan,” tutur Gus Imin.

Di sisi lain, sosok yang berhasil memimpin PKB meraih peningkatan kursi legislatif di Pemilihan Umum 2024 tersebut memahami pentingnya kemampuan masyarakat dalam memilah berita yang kredibel di tengah gempuran banjir informasi melalui media sosial dan berbagai platform penyiaran.

“Revisi UU Penyiaran harus mampu melindungi masyarakat dari hoaks dan misinformasi yang semakin merajalela, tanpa mengamputasi kebebasan pers. Masyarakat juga berhak untuk akses terhadap informasi yang seluas-luasnya. Tidak boleh ada sensor atas jurnalisme dan ekspresi publik,” ujar Gus Imin.


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

1 2Next page

Berita Serupa

Back to top button