Pidato Perdana Hendrik Lewerissa di DPRD Maluku: Optimisme Baru untuk Maluku 2025–2030

potretmaluku.id – Rabu, 5 Maret 2025, menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi dan pemerintahan Provinsi Maluku. Bertempat di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa menyampaikan pidato perdananya sebagai Gubernur Maluku terpilih untuk masa jabatan 2025–2030.
Rapat Paripurna DPRD tersebut bukan hanya menjadi forum resmi penyampaian visi dan misi, tetapi juga menandai prosesi serah terima jabatan gubernur.
Turut hadir dalam acara tersebut berbagai unsur penting pemerintahan dan masyarakat, di antaranya Direktur Produk Hukum Daerah, Dra. Imelda, MPA; jajaran Forkopimda Provinsi Maluku; anggota DPRD; bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dari seluruh wilayah Maluku; pimpinan OPD; serta tokoh masyarakat. Keberadaan para pemangku kepentingan ini menunjukkan dukungan dan ekspektasi tinggi terhadap arah baru kepemimpinan Lewerissa-Vanath.
Namun, inti dari seluruh rangkaian seremoni itu justru terasa dalam bagian tengah pidato Gubernur Lewerissa, yang mengalir penuh semangat dan keprihatinan mendalam akan kondisi Maluku hari ini.
Dengan nada serius namun tetap membumi, Gubernur Lewerissa membuka hati kepada hadirin tentang kegelisahan pribadinya terhadap kondisi Maluku.
Ia menyampaikan bahwa walaupun daerah ini dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa—mulai dari sumber daya laut yang menyumbang besar pada pendapatan ikan nasional, pariwisata bahari yang memesona, hingga keragaman budaya yang memukau—kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Maluku masih dibelit oleh masalah kemiskinan yang akut.
“Maluku adalah daerah kaya, namun kita masih terjerembab dalam kemiskinan,” tegas Lewerissa.
Refleksi ini menjadi dorongan moral dan politik bagi dirinya dan Abdullah Vanath untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
Mandat besar dari rakyat, menurut Lewerissa, adalah sebuah amanah yang tidak bisa dianggap remeh. Ia berterima kasih kepada masyarakat dari kota hingga pelosok negeri atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka berdua.
Dari keresahan itulah, lahir konsep besar yang menjadi landasan pemerintahan mereka selama lima tahun ke depan: Sapta Cita Lawamena. Istilah ini dipilih sebagai representasi dari semangat dan strategi pembangunan yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan sosial masyarakat Maluku.
Menurut Lewerissa, Sapta Cita Lawamena adalah pijakan utama untuk menciptakan Maluku yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam konsep ini, reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan tampil sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Tak hanya profesional, mereka juga harus berkarakter kuat, berdedikasi tinggi, dan produktif.
Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi isu utama yang hendak diatasi. Dalam pidatonya, Lewerissa menekankan pentingnya pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta mendorong masuknya investasi yang benar-benar berpihak pada rakyat.
“Yang kami butuhkan adalah investasi yang taat aturan, etis, dan responsif. Bukan investasi yang mengeksploitasi, tapi yang memberdayakan,” ujarnya lugas.
Dengan pendekatan ini, Lewerissa ingin memastikan bahwa investasi yang masuk ke Maluku membawa manfaat jangka panjang, bukan sekadar mengejar keuntungan korporasi.
Tak kalah penting, Gubernur dan Wakil Gubernur juga menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai prioritas. Peningkatan mutu pendidikan, akses layanan kesehatan, pengembangan prestasi olahraga, serta pengarusutamaan kesetaraan gender menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sosial.
Lewerissa juga menyoroti permasalahan pendidikan yang masih mengakar, seperti kekurangan tenaga pengajar, distribusi guru yang tidak merata terutama di wilayah kepulauan, dan kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan tersebut secara sistemik.
Menyadari bahwa Maluku adalah wilayah kepulauan, pembangunan infrastruktur menjadi isu krusial. Konektivitas antar pulau dan antar wilayah akan menjadi fokus utama agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan dasar.
“Konektivitas inilah yang akan memperlancar arus barang dan manusia, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Lewerissa penuh keyakinan.
Peningkatan infrastruktur ini mencakup sektor transportasi laut, jalan penghubung, jembatan, hingga digitalisasi pelayanan publik.
Strategi lain yang menjadi perhatian serius adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi. Lewerissa-Vanath menargetkan penguatan sektor UMKM, perluasan akses pasar, serta pengurangan disparitas pembangunan antarwilayah.
“UMKM kita harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Kita akan bantu dari sisi akses modal, pelatihan, hingga pemasaran produk,” tutur Lewerissa.
Ia juga menegaskan pentingnya revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi publik dalam pembangunan. Pendekatan ini diharapkan bisa memperkuat harmoni sosial, mempererat semangat “hidop orang basudara”, serta menjaga kearifan lokal.
Menutup pidatonya, Gubernur Lewerissa menyampaikan harapan besar agar Sapta Cita Lawamena dapat dijalankan secara kolektif, melibatkan semua unsur masyarakat dan pemerintahan.
Ia percaya, dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan komitmen kuat dari seluruh elemen, Maluku bisa keluar dari jerat kemiskinan dan bergerak menuju kemajuan yang berkelanjutan.
“Pertanyaan mengapa Maluku masih tertatih-tatih menuju kemajuan, harus kita jawab bersama. Kita bisa, jika kita bersatu,” pungkasnya optimis.(*/ASH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi



