Penjabat Wali Kota Ambon Canangkan Kampanye 16 HAKTP

potretmaluku.id-Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mencanangkan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang diinisiasi oleh Yayasan Walang Perempuan dan Komnas HAM RI Perwakilan Maluku, berkolaborasi dengan Gerak Bersama Perempuan Maluku, jaringan aktivis perempuan dan anak setempat, di Hotel Marina, Sabtu (25/1) malam.

Pencanangan Kampanye 16 HAKTP oleh Penjabat Wali Kota Ambon ditandai dengan pemukulan tifa bersama Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dan anggota DPD RI periode 2019-2024 Anna Latuconsina, serta didamping oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon Meggy Lekatompessy dan Direktur Walang Perempuan Daniela Loupatty.

Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena dalam kesempatan itu mengatakan persoalan kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal baru. Karena itu, Pemerintah Kota Ambon melalui dinas terkait, yakni DP3AMD berupaya untuk menangani masalah tersebut dan sedapat mungkin meminimalisir terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Pemerintah Kota Ambon menaruh perhatian khusus untuk masalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena kekerasan bukan hanya berdampak pada fisik mereka yang menjadi korban tapi juga mental,” katanya.

Bodewin menyatakan Pemerintah Kota Ambon menaruh perhatian serius terhadap kasus kekerasan yang menempatkan perempuan dan anak sebagai korban, sebab angka kasusnya di Kota Ambon terbilang cukup tinggi, tercatat per Oktober 2023 ada 91 perempuan yang menjadi korban kekerasan dari 121 kasus yang terlaporkan, 22 kasus di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ia menyarankan kepada DP3AMD dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu perempuan dan anak agar advokasi tidak hanya dititik beratkan pada penanganan kasus-kasus kekerasan, tapi juga upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan.

Upaya pencegahan, menurut Bodewin, bisa dilakukan dengan sosialisasi dan kampanye yang tidak hanya menyasar kepada kelompok yang rentan menjadi korban, tapi juga kelompok yang berpotensi menjadi pelaku, karena rata-rata pelaku kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual maupun psikis adalah orang terdekat korban yang seharusnya menjadi pelindung.

“Yang paling disayangkan dari kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak, rata-rata pelaku adalah orang-orang terdekat korban. Orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung tapi justru menjadi pelaku. Saya sebagai penjabat wali kota Ambon sangat mendukung kampanye 16 HAKTP,” ujar Bodewin.

Kampanye 16 HAKTP dilaksanakan setiap 25 November yang juga diperingati sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, dan berakhir saat peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember. Tahun ini Komnas Perempuan menetapkan “Kenali Hukumnya, Lindungi Korban” sebagai tema kampanye.

Dalam sejarahnya, 16 Days of Activism Against Gender yang di Indonesia disebut dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) adalah kampanye global untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan, digagas oleh Women’s Global Leadership Institute dan disponsori oleh Center for Women’s Global Leadership.

25 November dijadikan sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan untuk menghormati Patria Mirabal, Minerva Mirabal dan Maria Teresa Mirabal, aktivis politik yang aktif memperjuangkan keadilan dan demokrasi. Ketiganya tewas pada 25 November 1960, dibunuh oleh kaki tangan diktator Republik Dominika Rafael Trujillo.

Dalam Kongres Perempuan Amerika Latin pertama pada 1981, hari kematian Mirabal bersaudara ditetapkan sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Pada 1991, Women’s Global Leadership Institute menjadikan 25 November sebagai hari dimulainya Kampanye 16 HAKTP.

Pencanganan Kampanye 16 HAKTP di Ambon diramaikan dengan lokakarya mengenai Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), Pembela HAM dan Perempuan Pembela HAM, penyampaian catatan akhir tahun (catahu) kasus kekerasan di Kota Ambon, yang menghadirkan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Pemberdayaan Perempuan (GASIRA) Lies Marantika, dan Kepala DP3AMD Kota Ambon Meggy Lekatompessy.(TIA)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi