potretmaluku.id – Konflik Maluku yang pecah pada 1999–2004 meninggalkan luka kolektif dan trauma lintas generasi. Meski kondisi kini relatif aman, potensi konflik dinilai masih mudah tersulut akibat faktor sosial, ekonomi, politik, hingga budaya.
Atas dasar itu, Moluccan Network bekerja sama dengan Institute for Maluku Studies (IMS) meluncurkan laporan strategis bertajuk Mengurai Akar Konflik Maluku dan Jalan Menuju Perdamaian Berbasis Kearifan Lokal, pada 1 September 2025.
Dokumen tersebut merupakan hasil diskusi intens dengan 298 peserta dari jejaring orang Maluku di berbagai negara yang kemudian dipetakan oleh IMS sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat dan agama, akademisi, hingga media.
Laporan menegaskan konflik Maluku bukan takdir sejarah, melainkan konsekuensi dari ketidakadilan struktural, lemahnya tata kelola, pudarnya kearifan lokal, serta politisasi identitas. Faktor eksternal seperti penyebaran hoaks di media sosial, peredaran narkoba, dan konsumsi miras juga disebut sebagai pemicu.
Di sisi lain, Maluku dinilai memiliki modal sosial yang kuat berupa ikatan pela gandong, filosofi hidup orang basudara, tradisi adat, musyawarah, serta religiusitas yang menjadi perekat masyarakat. Modal ini diyakini mampu menopang rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian berkelanjutan.
IMS dan Moluccan Network merekomendasikan strategi penyelesaian konflik dalam tiga tahap. Jangka pendek meliputi pembentukan early warning system di desa, Satgas Damai Komunitas, revitalisasi pesta budaya, serta literasi digital untuk menangkal hoaks.
Jangka menengah berupa pendidikan multikultural, integrasi nilai pela-gandong dalam kurikulum, program penyembuhan trauma, dan penguatan ekonomi inklusif. Adapun jangka panjang mencakup pembentukan Komisi Anti-Konflik Maluku, lembaga independen yang beranggotakan tokoh adat, agama, akademisi, pemuda, dan perempuan dengan dukungan pemerintah daerah.
Laporan itu juga menyampaikan ajakan konkret kepada berbagai pihak: pemerintah pusat diminta mendukung regulasi dan anggaran, pemerintah daerah menjadikan pendidikan perdamaian prioritas pembangunan, aparat keamanan hadir secara adil dan transparan, tokoh agama dan adat menghidupkan tradisi musyawarah, pemuda dan perempuan bergerak sebagai agen perdamaian, serta media dan akademisi menyajikan narasi damai berbasis riset.
“Maluku katong pung rumah. Jaga bae-bae, stop sudah baribut. Mari sama-sama bangun Maluku dalam suasana tenang, damai, dan sejahtera,” demikian pesan moral yang menjadi penutup laporan tersebut.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
