Kelangkaan Minyak Tanah Jelang Natal: DPRD Maluku Desak Operasi Pasar
potretmaluku.id – Menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, masyarakat di Ambon mulai merasakan kelangkaan minyak tanah (Mitan).
Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan sulitnya akses bahan bakar penting tersebut, terutama di tengah kebutuhan yang meningkat selama liburan. Anggota DPRD Maluku dari Daerah Pemilihan Kota Ambon, Rovik Afifudin, mengimbau Pertamina untuk segera melakukan operasi pasar guna mengatasi kelangkaan ini.
Menurut Afifudin, operasi pasar dapat membantu menemukan akar masalah kelangkaan Mitan yang sedang dirasakan masyarakat. “Menjelang Natal dan Tahun Baru, jangan sampai terjadi kelangkaan minyak tanah. Jika hal ini terjadi, kami akan mengambil langkah lebih tegas,” ujar politisi PPP yang kerap vokal menyuarakan kebutuhan rakyat.
Afifudin juga menekankan perlunya evaluasi distribusi Mitan bersubsidi oleh Pertamina. Ia meminta agar minyak tanah yang disalurkan melalui agen-agen benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan dan tidak dialihkan untuk kepentingan produksi.
“Mitan bersubsidi seharusnya hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Harganya jelas berbeda, jadi harus ada pengawasan ketat,” tegas Afifudin saat ditemui di Gedung Rakyat Karpan, Ambon, Rabu (11/12/2024).
Inti permasalahan kelangkaan minyak tanah sebenarnya terletak pada data dan koordinasi antara pemerintah daerah dan Pertamina. Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny, menyatakan bahwa penyaluran Mitan harus disesuaikan dengan kuota kebutuhan yang diajukan pemerintah kabupaten dan kota.
Laipeny mengingatkan pentingnya pemerintah daerah untuk menyusun data kebutuhan Mitan yang akurat agar kuota yang diajukan ke Pertamina benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Sebagai mitra Pertamina, kami mendorong pemerintah daerah untuk memastikan data kebutuhan BBM sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini penting agar kuota yang diajukan ke BPH Migas sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Menurut Laipeny, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan Pertamina sangat diperlukan. Dengan perhitungan dan pengajuan kuota yang tepat, penyaluran Mitan bersubsidi bisa menjangkau seluruh masyarakat yang berhak tanpa hambatan.
“Kalau permintaan kuota tidak sesuai kondisi masyarakat, kelangkaan pasti terjadi. Pemerintah daerah harus merancang kebutuhan Mitan secara terpisah untuk konsumtif dan produktif. Kebutuhan produksi, seperti untuk nelayan, harus dimasukkan dalam kategori permintaan produksi. Dengan begitu, semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik,” jelas Laipeny.
Langkah Solusi
Menghadapi situasi ini, DPRD Maluku menekankan beberapa langkah penting untuk mencegah kelangkaan berlanjut:
- Operasi Pasar oleh Pertamina:
Operasi pasar diharapkan segera dilakukan untuk memastikan pasokan Mitan tetap tersedia bagi masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. - Pengawasan Distribusi:
Pertamina diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap agen-agen penyalur agar Mitan bersubsidi tidak disalahgunakan untuk kebutuhan produksi. - Peningkatan Koordinasi:
Pemerintah daerah dan Pertamina harus bekerja sama dalam menyusun data kebutuhan kuota BBM yang akurat sesuai kondisi lapangan. - Penyesuaian Kuota:
Kuota Mitan harus dibagi secara jelas antara kebutuhan konsumtif dan produktif agar penyaluran lebih tepat sasaran. - Edukasi dan Sosialisasi:
Pemerintah juga diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan Mitan bersubsidi, agar tidak ada penyalahgunaan di tingkat pengguna.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kelangkaan Mitan dapat diatasi dan kebutuhan masyarakat menjelang Natal serta Tahun Baru dapat terpenuhi. Semua pihak, mulai dari pemerintah hingga Pertamina, memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi bahan bakar yang adil dan merata bagi warga Ambon dan Maluku pada umumnya.(*/TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
