BI Maluku Sosialisasi Qris & Program PeKA Serta Ekonomi Keuangan Syariah
potretmaluku.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menggelar sosialisasi sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) untuk transaksi non-tunai yang cepat dan aman, serta program Peduli Kenali, Adukan (PeKA) sebagai edukasi perlindungan konsumen.
Sosialisasi yang dilakukan bersama sejumlah awak media itu adibuka secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha, Senin (13/4/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Roynald Obed Hehanussa yang membawakan materi terkait QRIS serta pelindungan konsumen, dan Athufail Araafi Soeripto yang memaparkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Pada kesempatan tersebut, Dhita menyampaikan apresiasi awak media sebagai mitra yang turut berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam mendukung tugas BI, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menyampaikan kebijakan kepada publik.
“Media memiliki peran yang sangat krusial dalam membantu Bank Indonesia menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, baik terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun kegiatan-kegiatan strategis lainnya,” ungkap Dhita.
Kata dia, ditengah derasnya arus informasi saat ini, kolaborasi antara Bl dan media menjadi semakin penting guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan edukatif.
Dia juga menyampaikan sejumlah agenda ekonomi daerah yang akan digelar dalam waktu dekat, seperti Salam Fest dan Baileo Fest dalam rangkaian G-Fest pada 16-18 April 2026. “Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan aktivitas ekonomi di Maluku,” terangnya.
Sementara itu, Roynald Obed Hehanussa dalam paparannya menekankan pada kemudahan satu kode QR untuk semua aplikasi, transaksi cepat (langsung), dan aman.
Kata dia, Qris adalah metode pembayaran berbasis QR Code yang dapat dipindai dengan smartphone. Inovasi tersebut hadir karena tiga alasan, yakni standardisasi, simplifikasi, dan sistemisasi.
“Dengan Qris, masyarakat dapat menikmati transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal,” ujar Hehanussa.
Dia menyebut, penggunaan Qris itu gratis untuk konsumen. Sementara itu, kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) menetapkan biaya 0% untuk transaksi di bawah Rp500 ribu.
“Jadi Qris benar-benar ramah bagi pelaku UMKM dan konsumen,”imbuhnya.
Meski begitu, lanjut dia, Qris memiliki sejumlah kekurangan, yang harus diwaspadai oleh masyarakat, seperti dapat rentan terhadap penipuan dan pencurian data, sehingga pengguna harus berhati-hati saat melakukan transaksi.
Selain itu jiga keterbatasan merchant, dimana tidak semua merchant menerima pembayaran Qris, sehingga pengguna harus memastikan terlebih dahulu apakah merchant tersebut menerima QRIS. Beberapa bank atau penyedia layanan Qris juga mungkin mengenakan biaya transaksi, sehingga pengguna harus memahami biaya tersebut.
“Qris juga memerlukan koneksi internet untuk melakukan transaksi, sehingga jika tidak ada internet, transaksi tidak dapat dilakukan,” tandasnya.
Sedangkan PeKA, lanjut dia, adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang aman dan sehat, serta memberikan edukasi tentang cara mengelola keuangan dengan baik.
“Jadi tujuan sosialisasi QRIS dan PeKA adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan keamanan penggunaan teknologi pembayaran digital dan pengelolaan keuangan yang aman, serta meningkatkan inklusi keuangan,” jelasnya.
Sementara itu, Athufail Araafi Soeripto dalam paparannya menyampaikan, ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tumbuh pesat, dengan aset keuangan syariah mencapai Rp3.100 triliun per April 2026 dan didorong oleh penguatan ekosistem halal (kuliner, fashion, pariwisata) serta sertifikasi halal.
“Sektor ini menjadi pilar pertumbuhan nasional dengan kontribusi yang signifikan, peringkat global yang tinggi, dan inovasi pada perbankan maupun ekonomi digital,” jelasnya.
Terkait perkembangan ekonomi syariah dan halal value chain, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023.
Untuk ekosistem halal, pertumbuhan pesat terlihat pada industri makanan, fashion muslim, kosmetik, dan pariwisata ramah muslim, itu tumbuh 8,55% di 2024.
“Untuk sertifikasi halal, pemerintah mempercepat sertifikasi halal, terutama untuk UMKM, yang ditargetkan mencapai wajib halal pada 2026. BI juga mendorong pembayaran non-tunai di berbagai sentra kuliner halal,”tandas Araafi. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
