2 Daerah Sumbang Deflasi di Maluku, TPID Perkuat Sinergi Redam Inflasi

potretmaluku.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, realisasi Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kota di Provinsi Maluku pada Februari 2024 mengalami deflasi.

Perhitungan inflasi IHK pada gabungan kota di Maluku pada Februari 2024 telah menambahkan Kabupaten Maluku Tengah, sehingga saat ini perhitungan tersebut berdasarkan pada 2 kota serta 1 kabupaten di Provinsi Maluku.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Rawindra Adriansah mengatakan, di Februari 2024, angka realisasi gabungan kota IHK di Provinsi Maluku secara bulanan mengalami deflasi sebesar -1,19% (mtm).

Capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan Januari 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm). Sejalan dengan itu, realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 0,37% (mtm).

Kata dia, ada dua daerah di Provinsi Maluku yang secara spesial menyumbang deflasi di Maluku, yakni Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kota Ambon. Sedangkan deflasi lebih dalam tertahan oleh Kota Tual yang mengalami inflasi sebesar 0,53% (mtm).

“Secara spasial, deflasi bersumber dari Malteng dan Kota Ambon yang tercatat masing-masing sebesar –2,82% (mtm) dan –0,27% (mtm),” kata Rawindra, Senin (4/3/2024).

Rendahnya inflasi gabungan kota di Maluku didorong oleh turunannya angka inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok komoditas tersebut tercatat mengalami deflasi –2,90% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,77% (mtm).

Rawindra menjelaskan, deflasi kelompok komoditas ini terutama bersumber dari deflasi pada komoditas cabai rawit dengan andil sebesar –0,33%. Terjadinya deflasi pada Cabai Rawit sejalan dengan peningkatan pasokan Cabai Rawit pada daerah sentra produksi, yaitu Maluku Tengah.

Selain itu, deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga berasal dari komoditas perikanan, antara lain ikan cakalang, ikan selar, dan ikan layang dengan angka andil masing-masing sebesar -0,26% (andil, mtm), -0,24% (andil, mtm), dan -0,21% (andil, mtm), seiring dengan tingkat gelombang laut dalam kategori tenang-rendah.

“Terjadinya deflasi di Maluku juga bersumber dari kelompok Transportasi yang mengalami deflasi pada bulan Februari 2024,” ujarnya.

Angka realisasi Februari 2024 mengalami deflasi sebesar -0,74% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -0,86% (mtm). Realisasi utamanya disebabkan oleh komoditas Tarif Angkutan Udara yang masih mengalami deflasi cukup dalam dengan andil sebesar -0,10% (andil, mtm), meskipun mengalami peningkatan dibandingkan realisasi bulan sebelumya sebesar -0,12% (andil, mtm).

“Angka deflasi tersebut seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni Matal dan Tahun Baru (Nataru) 2023,” katanya.

Secara tahunan, pada bulan Februari 2024, tekanan inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Maluku terkendali. Inflasi tahunan tercatat sebesar 3,02% (yoy), menurun signifikan dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 4,12% (yoy).

“Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional sebesar 2,75% (yoy),” terangnya.

Meski begitu, tingkat inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku tersebut masih berada di dalam rentang sasaran inflasi Nasional tahun 2024 yang ditetapkan pada rentang 2,5+1% (yoy).

Kata dia, realisasi inflasi Februari 2024 di Provinsi Maluku yang tetap rendah dan terkendali merupakan peran koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“TPID terus berupaya memperkuat sinergitas secara intensif untuk meredam laju inflasi, khususnya yang berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau,” imbuh Rawindra.

Untuk menghadapi risiko kedepan khususnya ketergantungan terhadap daerah sentra di luar daerah, TPID provinsi maupun kabupaten/kota terus merumuskan berbagai strategi untuk menurunkan risiko tekanan inflasi ke depan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan pada Februari 2024 adalah kegiatan operasi pasar, rapat TPID dalam rangka persiapan HBKN Idul Fitri, gerakan tanam di Tual.

“Termasuk juga percepatan pembentukan neraca pangan Maluku sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait pemenuhan komoditas pangan strategis,” katanya. (HAS)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi