White Paper SDA Maluku: Kekayaan Alam di Persimpangan Jalan
Diskusi lintas tokoh di Ambon, Jakarta, hingga London melahirkan White Paper SDA Maluku. Dokumen ini menegaskan bahwa masa depan Maluku sangat ditentukan oleh cara pengelolaan SDA saat ini.
potretmaluku.id – Maluku kembali menjadi pusat perhatian, bukan karena konflik sosial ataupun isu politik, melainkan karena sebuah laporan penting yang menyoroti masa depan sumber daya alam (SDA) di provinsi kepulauan ini.
Moluccan Network, bekerja sama dengan Institute for Maluku Studies (IMS), meluncurkan sebuah White Paper berjudul “Sumber Daya Alam dan Lingkungan Maluku Raya: Pengawasan Tambang dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan.” Dokumen ini lahir dari sebuah diskusi panjang yang melibatkan 255 peserta, dengan 17 tokoh menjadi narasumber aktif.
Nama-nama besar turut hadir memberi sumbangan pemikiran. Mulai dari Prof. Jan Sopaheluwakan, peneliti senior bencana lingkungan dari Universitas Indonesia; Prof. Alex Retraubun, akademisi Universitas Pattimura sekaligus purna Wakil Menteri Perdagangan RI; hingga Dr. Jeff Malaihollo, mantan investment banker sektor tambang yang kini menjabat komisaris perusahaan tambang di London. Dari Ambon, Masohi, Jakarta, Bandung, Bogor, hingga Belanda dan Australia, suara diaspora Maluku bersatu dalam forum ini.
Di antara mereka, hadir pula tokoh-tokoh yang berdomisili di Maluku seperti Elifas Tomix Maspaitella, Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku; Vogel Faubun, aktivis sosial di Ambon; Rory Dompeipen, purna peneliti LIPI/BRIN; dan Saleh Wattiheluw, purna anggota DPRD Maluku. Lintasan pemikiran dari akademisi, aktivis, agamawan, hingga mantan pejabat daerah bersatu dalam satu kesadaran: Maluku sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan.
Maluku: Berkah atau Kutukan SDA?
Kekayaan alam Maluku tak terbantahkan. Lautnya menyimpan potensi perikanan hingga 4,6 juta ton per tahun, hutan tropisnya masih menyimpan biodiversitas yang unik, sementara perut bumi Maluku dipenuhi emas, nikel, dan cadangan minyak serta gas. Namun, sebagaimana diingatkan banyak narasumber, kekayaan itu bisa berubah menjadi kutukan bila salah urus.
Laporan ini menegaskan, pengalaman banyak daerah di Indonesia sudah memberi pelajaran: dari tambang emas di Sulawesi hingga nikel di Halmahera, kerusakan lingkungan sering kali meninggalkan luka ekologis yang dalam dan berkepanjangan. Maluku, dengan gugus pulau kecil yang rentan, bisa lebih cepat hancur bila tata kelola abai pada prinsip berkelanjutan.
“Maluku berada di persimpangan jalan: apakah kekayaan alamnya akan menjadi berkah atau kutukan. Jalan keluarnya hanya satu, yaitu tata kelola yang berkeadilan, transparan, berbasis budaya, dan berorientasi pada keberlanjutan,” begitu salah satu pesan kuat dalam White Paper ini.
Ikhsan Tualeka: Jangan Wariskan Lubang Tambang
Sebagai peneliti IMS yang ikut menyusun laporan, M. Ikhsan Tualeka memberikan penekanan penting.
“White Paper ini tidak hanya berisi kajian, tetapi juga cermin dari kegelisahan warga Maluku. SDA kita jangan hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi, tapi juga sebagai identitas, budaya, dan ruang hidup yang harus dijaga. Kalau salah urus, anak cucu kita hanya akan mewarisi lubang tambang, bukan kesejahteraan,” ujarnya.
Menurut Ikhsan, orientasi pembangunan Maluku harus bergeser. Tidak lagi bertumpu pada eksploitasi tambang yang berisiko tinggi, tetapi pada kekuatan laut, pulau kecil, perikanan, ekowisata, dan energi terbarukan. “Maluku tidak boleh jatuh pada pola lama: SDA dikeruk, lingkungan rusak, rakyat tetap miskin,” tambahnya.
Suara Kolektif Lintas Generasi dan Profesi
Menariknya, forum yang melahirkan White Paper ini memperlihatkan bagaimana generasi dan profesi yang berbeda bisa duduk bersama. Akademisi dari Ambon hingga London, aktivis sosial dari Jakarta hingga Belanda, tokoh gereja dan peneliti, semua memberi catatan yang sama: pengelolaan SDA Maluku harus diawasi secara ketat, dengan masyarakat lokal menjadi aktor utama.
Mereka mengingatkan, kerusakan lingkungan bukan hanya soal ekologi, tapi juga soal sosial. Hilangnya ruang hidup berarti hilangnya budaya.
Rusaknya laut berarti hilangnya identitas masyarakat Maluku sebagai bangsa pelaut. Karena itu, transparansi data izin tambang, penegakan hukum lingkungan, dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat menjadi rekomendasi yang tak bisa ditawar.
Momentum yang Tidak Boleh Hilang
White Paper ini bukan sekadar laporan akademis. Ia lahir sebagai seruan moral sekaligus politik kepada pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat.
Para penyusunnya berharap dokumen ini menjadi referensi dalam perumusan kebijakan SDA di Maluku, sekaligus panduan agar Maluku tidak jatuh ke lubang yang sama seperti daerah lain.
“Laporan ini adalah seruan kolektif. Maluku punya kesempatan untuk keluar dari kutukan SDA, tapi itu hanya mungkin jika ada keberanian politik untuk menegakkan aturan dan memilih jalan pembangunan yang berkelanjutan,” demikian penutup White Paper.
Kini, bola ada di tangan para pengambil kebijakan. Maluku harus memilih: terus berjalan dengan pola eksploitatif yang menghancurkan, atau berani menapaki jalan baru menuju keberlanjutan.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
