Soal Realisasi PAD dari PLN, DPRD Harap ada Kecocokan Data
potretmaluku.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon bahas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PT. PLN Cabang Ambon.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD, Kamis (6/7/2023) tadi juga menghadirkan pihak PT. PLN Cabang Ambon dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon.
Anggota Banggar DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally kepada potretmaluku.id mengatakan, inti dari rapat tersebut DPRD mendorong optimalisasi PAD bagi pemerintah kota yang dibayar oleh masyarakat Kota Ambon lewat rekening listrik.
Hanya saja, dalam rapat tersebut, Banggar DPRD Kota Ambon belum bisa memperoleh data riil berkaitan dengan jumlah pelanggan di Kota Ambon, karena data itu bersifat ID dan rahasia.
“Padahal kami ingin tahu, berapa sebenarnya penghasilan yang didapat oleh Pemkot Ambon lewat pajak yang dibayar masyarakat lewat rekening listrik. Sayang, data tersebut bersifat rahasia, jadi kami belum bisa memperolehnya,” kata Yusuf Wally.
Dia menyebut, data itu tidak bisa diperoleh karena harus melalui proses ke PLN Wilayah Maluku dan ke PLN pusat lewat jalur niaga. Tetapi pihaknya berharap kedepan data tersebut bisa diperoleh oleh Banggar.
Politisi PKS itu mengaku, PLN hanya bisa mengeluarkan data berdasarkan jumlah pelanggan yang membayar pada bulan tertentu. Sehingga bisa dihitung seberapa penghasilan pembayaran retribusi daerah.
Meski tidak disebutkan berapa jumlah data yang diperoleh, namun dirinya mengakui ada ketidak cocokan data antara pihak PLN dengan BPKAD Kota Ambon, dengan jumlah selisih sebesar Rp.240 juta.
“Untuk itu kami berharap data transfer dari PLN ke Pemkot Ambon bisa diberikan ke Banggar. BPKAD juga diharapkan bisa mengecek secara jelas nilai transfer tiap bulan yang masuk dari PLN ke Pemkot,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, dalam rapat tersebut ditemukan kurangnya sinkronisasi antara PLN dengan Pemkot Ambon. Komunikasi yang dibangun hanya sebatas kalau ada masalah terkait belum membayar tagihan. Sementara komunikasi soal target PAD pada bulan-bulan berikut.
“Untuk itu, diharapkan agar kedepan ada komunikasi dan koordinasi intens yang dibangun,” terangnya.
Banggar DPRD Kota Ambon sendiri berharap, di Tahun 2023 bisa menghitung jumlah pendapatan dari target PAD lewat pembayaran listrik oleh masyarakat di Kota Ambon. Karena sampai sekarang belum mencapai Rp.40 miliar.
“Sampai saat ini belum mencapai Rp.40 miliar. Dia hanya bermain di angka Rp.33 miliar pada bulan Mei kemarin,” jelasnya. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
