Saadiah Uluputty: Pemerintah Setengah Hati Implementasi LIN Maluku
potretmaluku.id – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mempertanyakan kembali keseriusan pemerintah terkait implementasi Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku sebagai Program Strategis Nasional.
“Saya bertanya ulang dan mempertegas pertanyaan untuk dikomentari Sekjen dan Dirjen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KK). Mengapa tidak ada nomenklatur untuk mendukung Program LIN,” ungkap Saadiah, Selasa (9/11/2021).
Menurut legislator asal daerah pemilihan Maluku ini, pertanyaan tersebut dia sampaikan, ketika dirinya mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I KKP, terkait pembahasan anggaran 2022, tentang anggaran Rp.6,1 Trilyun di KKP.
LIN di Maluku, kata Saadiah, sebagaimana namanya adalah program strategis nasional. Tapi dalam implementasinya, pemerintah setengah hati.
“LIN disampaikan oleh presiden, maka yang harus mengawalnya adalah mentri dan para jajarannya,” tandas Saadiah.
Sebagai program strategis nasional, lanjut dia, harusnya diikutkan regulasinya. “Mau itu namanya Kepres atau Perpres, harus ada payung hukum dan landasan operasionalnya,” tutur Saadiah.
Maka dirinya, tambah Saadiah, sudah berulang kali, kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Ditujukan kepada Mentri KKP, kepada Menkomarves dan hari Senin itu, dia ajukan kepada Sekjen KKP dan jajarannya.
“Dan saya tidak mendapatkan jawabannya. Bagi saya dan bagi kami masyarakat penerima program strategis nasional ini, harus ada regulasi. Sekali lagi harus ada regulasi,” tegas Saadiah.
Dari regulasiitu, kata Saadiah, akan ada grand design dan master plan. Akan ada road map dalam target dan implementasinya. Harapannya Program strategis nasional ini, berdampak langsung kepada nelayan dan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir dan pulau.
Sehingga bantuan dan program, disebutnya, real dan konkrit langsung kepada masyarakat. Termasuk persiapan SDM nya di sekolah sekolah vokasi, politeknik dan kampus yang menjadi ujung tombak pembinaan dan penyemaian skill, dan latihan ketrampilan berbasis SDM Perikanan dan kelautan.
“Saya menyampaikan terimakasi kepada Sekjen, Dirjen, dan Litbang yang mengakomodir permintaan saya agar SUPM Ambon tidak ditutup. Saya juga minta dan mendesak agar sarana prasarana sekolah sekolah SUPM Ambon dan Politeknik juga dialokasikan. Dan sekjen langsung mengiyakan,” ungkapnya.
Pada kesempatan RDP tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (OPKS) ini mengkritisi program strame estate Rp.250 Milyar, dalam anggaran dirjen budidaya untuk budidaya udang vaname.
Bagi Saadiah, harusnya program seperti ini dilaksanakan oleh sektor privat atau swasta. karena itu dirinya tidak setuju, ada program modeling yang akan dijadikan pilot projek dari pemerintah hanya di satu daerah menelan anggaran 250 Milyar, sementara Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) hanya 8,95 Miliyar (untuk 12 SKPT).
“Atau satuannya hanya sekitar Rp.750an juta. Padahal SKPT ini tujuannya membangun dan mengintregasikan proses bisnis kelautan dan perikanan, berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan,” pungkasnya.(ZAI)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
