Plt Menkominfo : Pengembangan Jaringan Komunikasi di PPKT Terus Dilanjutkan
potretmaluku.id, – Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo Mahfud MD menegaskan pembangunan dan pengembangan akses telekomunikasi ke daerah pedalaman dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terus dilanjutkan semaksimal mungkin.
“Pembangunan akan dilaksanakan semaksimal atau secepat mungkin,” tegas Mahfud yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam keterangan pers, di Ambon, Rabu (14/6/2023).
Mahfud berkunjung ke Maluku bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2023 dengan melakukan rapat bersama Forkopimda di Kantor Gubernur Maluku.
Sedangkan pencanangan Gerbangdutas tahun 2023 yang merupakan program Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan dilakukan Menko Polhukam dan Mendagri dari Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), pada Kamis (15/6/2023).
Menko Mahfud menjelaskan, sebagai program jangka menengah, telah mempersiapkan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023 waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS).
Nantinya, Satria-1 akan melayani jaringan-jaringan untuk pelayanan publik di daerah terpencil seperti sekolah, rumah sakit, kantor TNI, kantor Polisi dan sejumlah instansi lainnya.
“Satria-1 akan segera beroperasi paling lambat Januari 2024,” tambahnya.
Menko Mahfud belum bisa memastikan apakah ada kasus dugaan korupsi pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022, yang terdapat pada kawasan perbatasan.
Secara yuridis, sambung Menko Mahfud, berdasarkan hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tower yang disediakan yang sudah berhasil diselesaikan dari Rp10 triliun yang dikeluarkan, ternyata yang tersedia barangnya hanya bernilai Rp2 triliun.
Menurutnya, pemeriksaan kasus korupsi masih terus berjalan di Kejaksaan Agung.
“Diduga dan sekarang sudah diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Rp8,2 triliun dikorupsi. Berdasarkan perkembangan terakhir memang ada tower-tower yang sudah siap cuma ketika diperiksa BPKP, itu jaringan belum disambungkan,” jelas Menko Mahfud.
“Saya tak tahu apakah di tempat saudara itu apakah BTS 4G yang jadi program atau yang termasuk. Kalau termasuk, apakah barangnya ada atau tinggal disambung saja” tambah Menko Mahfud menjawab pertanyaan wartawan.
Sementara terkait pernyataan kuasa hukum Johnny G. Plate yang mengatakan kliennya siap menjadi kolaborator keadilan (justice collaborator) dalam kasus tersebut, Mahfud mengatakan hal itu menjadi wewenangan Kejagung.
Menurutnya, ada syarat tersendiri agar seseorang dapat ditetapkan sebagai kolaborator keadilan. “Itu biar diurus oleh kejaksaan. Jadi kalau mau jadi justice collaborator atau apa itu ada proses dan syarat-syaratnya sendiri,” ujar Mahfud. (JAY).
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
