Mendagri Minta BNPP Kawal Alokasi Dana ke Perbatasan Maluku Tepat Sasaran
potretmaluku.id, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengawal alokasi dana yang diperuntukkan untuk pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Maluku, agar penggunaannya tepat sasaran.
“Segenap jajaran BNPP dituntut untuk memonitor kucuran dana yang pengerjaannya digarap oleh 28 kementerian/lembaga (K/), yang sebagian besar merupakan anggota BNPP dan pemerintah daerah (pemda), agar tepat sasaran untuk pembangunan kawasan perbatasan,” kata Mendagri Tito Karnavian kepada wartawan usai Rapat Forkopimda di kantor Gubernur Maluku, di Ambon, Rabu (14/6/2023).
Mendagri yang juga selaku Kepala BNPP bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berada di Maluku untuk melakukan pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2023, di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1511, Kota Tiakur, Pulau Moa, Maluku Barat Daya (MBD), pada Kamis, (15/6/2023).
Menyangkut pengawalan dan pengawasan penggunaan dana itu, menurut Mendagri sesuai fungsi BNPP, yakni mengarahkan, mengawasi, dan melakukan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan.
Mendagri menjelaskan, di Maluku terdapat empat kabupaten yang berada di kawasan perbatasan negara, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Menteri Tito menginginkan pembangunan pada kawasan perbatasan khususnya di Maluku dilakukan dengan mekanisme dua arah, yakni, tidak sekadar rancangan dari pemerintah pusat saja, melainkan usulan dan masukan dari pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
Dari total Rp7,7 triliun dana bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang masuk dalam Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) Tahun 2023, dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke empat kabupaten kawasan perbatasan di Maluku tersebut mencapai Rp760 miliar.
Rinciannya, total alokasi untuk Kabupaten MBD sebesar Rp316,10 miliar, untuk Kepulauan Tanimbar sebesar Rp150,44 miliar, Maluku Tenggara Rp196,89 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp96,98 miliar. Disamping alokasi dana untuk Provinsi Maluku sebesar Rp4 miliar.
“Karena itu saya tugaskan kepada Pak Robert sebagai Plh Sekretaris BNPP, itu uangnya ada dimana, apakah masih di K/L atau sudah ada di pemerintah daerah? Nah nanti kalo sudah ketemu, porsi anggaran yang kita lacak tersebut di mana, jangan digunakan untuk yang lain karena peruntukannya itu untuk perbatasan,” tegas Menteri Tito.
Mendagri menegaskan, dalam acara pencanangan Gerbangdutas tahun 2023, BNPP akan melaksanakan peresmian atas beberapa hasil pekerjaan tahun 2022, yaitu preservasi jalan di Pulau Leti, rekonstruksi jalan Kliis-Nyama sepanjang 174 km, penggantian Jembatan Wear Nuwewang sepanjang 20 meter.
Pembangunan tersebut berdasarkan pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bukan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH). Sebagai informasi, sebelum memulai pencanangan Gerbangdutas Tahun 2023 secara seremoni, Menteri Tito dan Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP, dijadwalkan mengunjungi Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hiera, Kabupaten MBD, yang berbatasan dengan perairan Timor Leste dan Australia.
Pulau Meatimiarang adalah pulau berpenduduk yang masuk ke dalam 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia. Kunjungan kerja Menteri Tito dan Mahfud MD, mengecek PPKT terakhir kali dilakukan pada 21 Desember 2022, yakni ke Pulau Rondo di Sabang, Aceh. (JAY)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
