Amboina

Pemkot Diingatkan Tidak Cuci Tangan dalam Polemik Antara Pedagang vs Pengelola Amplaz

potretmaluku.id – Harga kios di pusat perbelanjaan Ambon Plaza naik drastis. PT. Modern Multi Guna selaku pengelola menetapkan harga sewa lapak di Amplaz bervariasi. Mulai dari Rp400 juta, Rp500 juta bahkan Rp700 juta hingga lebih per 5 Tahun.

Harga lapak itu seolah mencekik leher para pedagang. Bagaimana tidak, ditengah pemulihan ekonomi pasca Covid-19 landai, pengelola langsung pasang harga yang jauh melambung. Hal tersebut menjadi berat bagi para pedagang Amplaz.

LSM Gerakan Peduli Rakyat (Gapura) Maluku, meminta agar masalah tersebut menjadi perhatian serius, untuk bagaimana mencari solusi terbaik agar dapat diterima semua pihak, baik oleh pemkot selaku pemilik asset maupun PT. Modern Multi Guna selaku pengelola dan pedagang sebagai pengguna jasa.

Direktur Gapura Maluku Hamzah Nurlili, MH kepada potretmaluku.id mengatakan, Pemkot Ambon harus memberikan atensi dan pengawasan kepada PT. Moderan selaku pengelola agar dalam menetapkan biaya sewa lapak di Amplaz harus ideal dan rasional.

Sebab, diketahui bersama bahwa perekonomian sedang tidak baik baik aja, ada pelemahan daya beli masyarakat karena masih dalam pemulihan ekonomi sehabis pandemi Covid-19.

“Jadi aspirasi pedagang kios harus dipertimbangkan betul,” kata Hamza.

Menurutnya, 2 Tahun lebih Kota Ambon dilanda Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, termasuk juga terhadap pendapatan pedagang. Selama itu pula pendapatan mereka merosot.

Hamzah yang dipercayakan untuk mendampingi para pedagang mengingatkan agar pemerintah kota jangan cuci tangan dalam polemik antara pedagang Amplaz dengan PT. Modern Multi Guna.

Keputusan menaikkan harga sewa lapak yang terlalu tinggi bisa berdampak terhadap masyarakat selaku konsumen. Sebab, kebijakan memicu tingginya harga barang yang dijual.

“Ini bisa memicu tingginya inflasi juga di Kota Ambon. Sementara dilain sisi, pemerintah terus berupaya untuk menekan laju inflasi,” terangnya.

Menurutnya, selama ini pedagang Amplas juga berkontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.

Dimana pada satu kios bisa mempekerjakan 2 orang tenaga kerja, sementara di Amplaz terdapat ratusan kios. Itu artinya sudah ratusan warga kota yang diselamatkan oleh para pedagang dari jumlah pengangguran.

“Mereka ini kan yang penyumbang peningkatan PAD Kota Ambon,. Paling tidak diberikan ruang dalam penentuan harga sewa lapak,” katanya.

Kata dia, gedung Amplaz adalah aset milik Pemkot Ambon yang sementara izin pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Setidaknya pemerintah tidak lepas tangan karena tingginya harga lapak tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta yang telah dituangkan dalam bentuk kontrak.

Sebab pengelola ini ada atas paket kerja sama antara pemerintah dengan PT Modern selaku pihak yang memenangkan tender pengelolaan aset pemkot tersebut.

“Jangan sampai masyarakat justru dikorbankan atas abainya pemerintah,” ujarnya.

Tak hanya begi pemkot, hal itu juga harus menjadi perhatian serius pihak pengelola dalam hal ini PT. Modern Multi Guna. Bahwa aspirasi para pedagang harus dipertimbangkan.

“Kami harap, ada jalan keluar, yang tidak memberatkan pedagang dan tidak merugikan semua pihak, baik pemkot, pihak pengelola maupun pedagang itu sendiri,” tandas Hamza. (HAS)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button