Dua Terdakwa Korupsi Dana Hibah Gereja Divonis Ringan 1 Tahun Penjara & Denda Rp50 Juta
potretmaluku.id – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman ringan 1 tahun penjara kepada dua terdakwa Fransiskus Rumajak dan Marthin M.R.A. Titirloloby.
Mereka divonis ringan dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pembangunan Gereja Santo Michael Meyano Bab tahun anggaran 2019–2020 di Kepulauan Tanimbar. Hukuman tersebut dibacakan dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Wilson Shiver, didampingi dua hakim lainnya, di Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (30/4/2026).
Dalam sidang tersebut, majelis hakim menyatakan Fransiskus Rumajak selaku Ketua Panitia Pembangunan dan Marthin M.R.A. Titirloloby sebagai bendahara tidak terbukti dalam dakwaan primair.
Namun, keduanya dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
Dalam putusan, masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun serta denda Rp50 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 50 hari. Selain pidana badan, kedua terdakwa ditetapkan membayar uang pengganti sebesar Rp100.651.000.
Namun, karena keduanya telah membayar Rp105 juta, terdapat kelebihan pembayaran Rp4.149.000 per orang atau total Rp8.298.000 yang diperintahkan untuk dikembalikan oleh Penuntut Umum.
Majelis Hakim turut menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Diketahui, perkara tersebut bermula dari penyaluran dana hibah sebesar Rp1 miliar kepada panitia pembangunan gereja, yang dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban keuangan, termasuk kekurangan dokumen penting dan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan menghormati putusan Majelis Hakim dan akan mempelajari lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
