Menagih Efisiensi Anggaran: Bupati Maluku Tenggara Instruksikan OPD Bekerja Berbasis Data
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai memperketat pengawasan terhadap efisiensi anggaran negara di seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai perlunya pengelolaan keuangan yang lebih tepat guna dan bebas dari pemborosan.
Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menegaskan bahwa pola kerja birokrasi di wilayahnya harus mengalami transformasi total dengan menjadikan data sebagai basis utama perencanaan.
Hal tersebut disampaikan Hanubun dalam rapat koordinasi bersama pimpinan OPD, sekretaris dinas, hingga jajaran subbagian perencanaan di Aula Kantor Bupati, Kamis, 12 Februari 2026.
“Kebijakan efisiensi ini merupakan instruksi nasional. Tidak boleh lagi ada program yang disusun tanpa dasar data yang kuat. Perencanaan yang terarah adalah kunci agar anggaran yang terbatas dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” ujar Hanubun.
Dalam arahannya, Hanubun menyoroti pentingnya inovasi dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengimbangi tantangan pembangunan periode 2026–2030.
Meskipun ia mengklaim terdapat sejumlah capaian infrastruktur pada rentang 2022–2024, Hanubun mengakui masih banyak celah dalam sistem manajerial yang perlu segera dibenahi.
Selain efisiensi, Bupati menekankan aspek ketertiban administratif dalam pelaporan kegiatan. Ia menginstruksikan para kepala dinas untuk lebih proaktif menyampaikan laporan berkala kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Laporan tersebut nantinya akan menjadi instrumen evaluasi sekaligus tolok ukur dalam penyusunan program kerja tahun-tahun mendatang.
“Pengembangan sumber daya manusia dan inovasi daerah tidak akan berjalan jika manajerialnya masih lemah. Saya minta seluruh ASN lebih cermat dalam mengelola uang negara demi percepatan pelayanan publik,” tegasnya.
Melalui pengetatan sistem perencanaan ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap dapat meminimalisir program-program yang bersifat seremonial dan beralih ke program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga di Kepulauan Kei.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
