Luka Tak Terlihat: Ketika Rabies Mengancam Ambon dan Masohi

Namun harapan menemukan vaksin gratis pun pupus. “Di rumah sakit tidak ada, di laboratorium kesehatan ada, saya kejar ke sana, karena sebagai masyarakat vaksin seharga Rp.1.000.000 itu cukup besar. Tetapi ada beda jenis vaksin, ada jenis A dan jenis B. Harus sama jenis, tidak boleh berbeda, nah saat itu yang ada di lab hanya jenis B, sehingga tidak cocok dengan yang anak saya dapatkan pertama,” papar Rahabeat.

Sistem yang Gagap Menghadapi Krisis

Ketika krisis mencapai puncaknya, sistem kesehatan di Maluku tergagap-gagap menghadapi situasi darurat. Bnayak Puskesmas tidak memiliki SOP yang jelas untuk penanganan gigitan hewan berpotensi rabies, sementara rumah sakit kehabisan vaksin ketika dibutuhkan paling mendesak.

“Kendala kita saat itu adalah vaksin anjing atau vaksin untuk manusia stoknya habis,” ungkap Wali Kota Ambon dengan jujur. “Di provinsi stok vaksin juga tidak ada, kita menunggu bantuan dari pusat, dan saat itu dijanjikan tidak terlalu banyak,” ujarnya.

Sementara di balik krisis medis, terdapat dimensi sosial budaya yang memperkompleks penanganan rabies di Maluku, terutama di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. 

Untuk masyarakat tertentu, anjing bukan sekadar hewan peliharaan biasa. Ia adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat, bahkan tradisi kuliner di keluarga Kristen.

“Di Kristen memang biasanya saat ada acara, biasanya yang dihidangkan itu kalau tidak babi ya daging anjing di meja makan,” dijelaskan Pdt. Rudy Rahabeat dengan gamblang. 

“Baik acara gereja atau masyarakat, biasanya menu itu yang dicari. Entah karena rasanya atau juga yang mudah dijangkau, mulai dari kebiasaan-kebiasaan dan kemudahan, lalu akhirnya menjadi tradisi,” katanya.

Rence Alfons, tokoh masyarakat di Ambon, menegaskan fakta ini: “Apalagi di Ambon ini permasalahannya juga banyak warga Kristen yang pelihara anjing untuk dijual, karena tingkat konsumsi daging anjing di Ambon tinggi. Makanya dipikir juga nilai ekonominya itu. Anjing itu usia enam bulan juga sudah dikonsumsi, itu juga jadi faktor banyak yang memelihara anjing.”

Fungsi anjing yang beragam membuatnya sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat. “Tapi kalau konteks masyarakat di kampung biasanya anjing itu untuk berburu, atau menjaga kebun dan ternak-ternak,” lanjut Pdt. Rahabeat. 

“Jadi memang diperlukan sekali, bahkan jika kita lihat jauh ke belakang, orang mau ke hutan itu selalu membawa anjing untuk teman perjalanan dan beraktifitas,” tandasnya.

Kepercayaan tradisional seringkali menjadi penghalang penanganan medis yang tepat. “Kalau dulu ketika orang tergigit anjing, kena rabies, dan meninggal, biasanya cepat-cepat ambil kesimpulan bahwa itu kuasa jahat, atau magic, sudah tidak rasional. Dibilangnya anjing suanggi, atau anjing yang membawa kuasa-kuasa kegelapan,” ungkap Pdt. Rahabeat tentang persepsi lama yang masih mengakar.

Aspek ekonomi menjadi faktor krusial yang menentukan akses masyarakat terhadap pencegahan dan pengobatan rabies. “Pertanyaan bagaimana dengan masyarakat miskin, apakah mereka bisa segera menangani anak atau keluarga yang tergigit anjing. Jadi boleh teredukasi untuk proses pertolongan pertama, tetapi belum tentu bisa langsung ditangani karena harus ada uang untuk beli vaksin,” refleksi Pdt. Rahabeat penuh keprihatinan.

Di garis depan penanganan rabies, petugas kesehatan menghadapi dilema kompleks antara kebutuhan medis dan keterbatasan sumber daya. Petugas vaksin di Kota Ambon mengungkapkan realitas lapangan yang tidak mudah. 

“Jumlah anjing yang sudah vaksinasi tidak bisa dibilang secara akurat, karena bukan kita saja yang berikan, dari provinsi sendiri juga berikan vaksinasi. Tapi ada juga dari dinas kota, kalau kita sendiri bisa diperkiraan sekitar 1.000 ekor,” ujar petugas lapangan.

Kendala distribusi vaksin menjadi masalah teknis yang serius. “Untuk proses pengiriman vaksin harus memakai rantai pendingin, lalu diisi di coolbox atau di tempat yang sudah ditentukan. Kami biasanya juga melayani vaksin di rumah, jadi sebenarnya lebih memudahkan warga yang memiliki anjing,” tuturnya.

Soleman Talaohu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Maluku Tengah, menyampaikan bahwa program eliminasi anjing liar terhambat keterbatasan anggaran.