Luka Tak Terlihat: Ketika Rabies Mengancam Ambon dan Masohi
“Dengan metode seperti penangkapan lalu penyuntikan mati atau peracunan. Terakhir program eliminasi di tahun 2003 dengan sistem door to door. Setelah itu tidak pernah ada lagi karena keterbatasan penganggaran,” katanya.
***
Ketika menyusuri jalan-jalan Kota Ambon pada sore hari, pemandangan anjing berkeliaran masih mudah ditemukan. Di pasar-pasar tradisional, seperti di Pasar Passo, anjing-anjing tanpa pemilik mencari sisa makanan di antara kerumunan pedagang dan pembeli. Beberapa mengenakan kalung merah, tanda telah divaksin, namun sebagian besar masih berkeliaran tanpa identitas kesehatan yang jelas.
Di Puskeswan yang kekurangan tenaga, petugas kesehatan hewan bekerja dengan keterbatasan. Kulkas penyimpan vaksin yang seharusnya selalu terisi terkadang kosong menunggu distribusi dari pusat. Peralatan pemeriksaan laboratorium sederhana harus menangani sampel dari berbagai kecamatan dengan jarak tempuh yang tidak mudah.
Respons Pemerintah dan Upaya Pemulihan
Saat menghadapi krisis yang semakin memburuk, Wali Kota Ambon mengambil langkah kontroversial namun efektif: ancaman penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Dalam koordinasi dengan kadis kesehatan dan pertanian, saya bilang, kita tetapkan saja sebagai Kasus Luar Biasa (KLB). Konsekuensi dari KLB adalah setiap orang yang keluar dan masuk Kota Ambon harus bebas rabies,” tegas Wali Kota Wattimena.
Keputusan ini menuai resistensi internal. “Saat itu respon dari Kepala Dinas Kesehatan, katanya saya tidak boleh menetapkan status KLB, karena ini dampaknya akan luas. Tapi menurut saya, ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan perhatian dan bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” papar Wattimena.
Strategi “shock therapy” ini terbukti berhasil. “Begitu disampaikan di apel pagi, saya minta seluruh media yang ada untuk meliput apa yang saya sampaikan. Saya bilang kalau tidak bisa lagi maka segera ditetapkan KLB Rabies Kota Ambon.”
Respons pemerintah pusat tidak main-main. “Pasca penyampaian itu, respon luar biasa dari kementerian, sorenya saya dihubungi dari pihak kementerian, agar jangan ditetapkan sebagai KLB. Nanti akan dibantu dari pusat, lalu datang bantuan vaksin, ada team dari pusat juga turun. Setelah itu bisa tertangani dengan baik,” ungkap Wattimena.
Namun tantangan terbesar bukan pada ketersediaan vaksin saja, melainkan juga pada resistensi masyarakat. “Ada satu kendala kita saat itu juga adalah masyarakat rata-rata tidak mau anjingnya untuk divaksin, akhirnya saya ambil keputusan untuk bentuk team dan memberi ketegasan agar menembak mati seluruh anjing yang berkeliaran, anjing-anjing yang tidak mau divaksin,” terang Wattimena.
Ancaman ini efektif mengubah perilaku masyarakat. “Pada saat saya informasikan bahwa yang tidak mau anjingnya divaksin, maka anjingnya akan ditembak mati. Barulah mereka datang membawa anjing-anjingnya untuk divaksin,” bebernya.
Di sisi lain, peran Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam menangani krisis rabies menunjukkan kekuatan institusi agama sebagai agen perubahan sosial. Jaringan komunikasi gereja yang mengakar hingga tingkat jemaat terkecil menjadi saluran efektif untuk edukasi dan sosialisasi.
“Gereja menyediakan corong untuk sosialisasi apa yang menjadi pergumulan di masyarakat, karena gereja juga bermitra dengan pemerintah,” jelaskan Pdt. Rahabeat.
“Biasanya dengan dinas kesehatan menyurat ke Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) dan ke jemaat, oleh sebab itu pihaknya menyiarkan itu melalui mimbar-mimbar gereja.”
Modernisasi komunikasi gereja turut mempercepat penyebaran informasi. “Dan sekarang sudah ada saluran komunikasi digital, banyak group-group WA, itu memudahkan. Tetapi selain kita merespon dari pemerintah, gereja sendiri sudah punya kesadaran, bahwa ini musuh dan masalah bersama,” tandasnya.
Meskipun menghadapi tantangan serupa dengan Kota Ambon, Maluku Tengah menunjukkan inovasi dalam penanganan rabies yang patut dicatat. Direktur RSUD Kota Masohi Anang Rumuar melaporkan ketersediaan vaksin yang lebih stabil.
“Untuk ketersediaan vaksin selalu ada dan semua pasien HPR mendapatkan pelayanan medis bahkan ada beberapa pasien HPR dari Pulau Ambon dilayani pada Puskesmas Negeri Suli (wilayah Maluku Tengah yang ada di Pulau Ambon). Stok Vaksin selalu ada,” lapor Rumuar dengan bangga.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
