MalukuMaluku Tengah

Peringati Hari Nelayan, Jala Ina Gelar Aksi Mendayung 15 Mil Tolak Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

potretmaluku.id – Seorang pemuda mendayung sejauh 15 mil di sekitar perairan Laut Banda sebagai aksi protes atas terbitnya kebijakan pemerintah soal Penangkapan Ikan Terukur.

Aksi ini digelar bertepatan dengan peringatan hari Nelayan Nasional yang jatuh
setiap 6 April.

Koordinator aksi, Kamal Kumkelo mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai wujud protes kepada pemerintah atas diterbitkannya PP 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Aksi mendayung menerobos wilayah batas ini adalah bentuk perlawanan atas berbagai kebijakan serampangan yang dikeluarkan pemerintah tanpa mempertimbangkan kondisi nelayan kecil.

Kenapa mendayung sejauh 15 mil? Karena menurut Kamal, dalam aturan nelayan hanya dibatasi melaut sejauh 12 mil. Pihaknya menerobos batas maksimal yang bisa ditempuh oleh nelayan kecil untuk mencari ikan, sebagai bentuk protes.

“Kami gelar aksi ini di perairan Laut Banda
karena pelaksanaan PIT akan dilakukan pertama kali di Zona 3 salah satunya WPP 714 ini,” ujar Kamal, Kamis (6/4/2023).

Aksi mendayung ini dilakukan oleh Abdul Kadir Zailani Angkotasan. Ia mewakili suara para nelayan yang haknya berpotensi diberangus regulasi pemerintah.

Ia mendayung sejauh 15 mil dan membentangkan poster berisi penolakan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Aksi
ini sekaligus desakan pada pemerintah untuk mengkaji ulang atau mencabut PP No 11 Tahun 2023.

Kamal mengatakan, kebijakan Penangkapan Ikan Terukur adalah upaya sistematis
pemerintah merampas hak nelayan kecil yang menggantungkan hidup pada hasil laut. Ini terlihat dari banyaknya pasal dalam PP ini yang menguntungkan pemodal asing dan
korporasi besar.

“Bayangkan jika kapal skala besar diizinkan menangkap ikan di perairan Indonesia, lalu apa yang tersisa untuk nelayan kecil?,” tutur Kamal.

Jala Ina juga menilai kebijakan ini kontradiktif dengan kondisi perikanan tangkap di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022, disebutkan bahwa Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mayoritas berstatus eksploitasi penuh.

Contoh saja, kata Kamal, di WPP-NRI 714 yang meliputi Laut Banda, kondisi populasi ikan pelagis kecil, pelagis besar (non tuna dan cakalang) ikan demersa, ikan karang, lobster, kepiting dan rajungan berada di kisaran 0,5 hingga 0,7.

Angka ini disebutnya berdasarkan tingkat pemanfaatan berarti ada dalam kondisi fully exploited dimana harusnya (upaya penangkapan dilakukan dengan pengawasan ketat.

“Tanpa kebijakan ini saja, nelayan sudah kesulitan mencari ikan karena kondisinya memang ikan tidak sebanyak dulu. Apalagi jika kebijakan ini diberlakukan. Jaring nelayan kecil akan kalah dengan jaring-jaring dari kapal ikan berskala besar,” tandas Kamal.

Karena itu, Yayasan Jala Ina menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur karena merampas hak-hak nelayan kecil dan nelayan tradisional.

Jala Ina mendesak pemerintah untuk:
1. Membatalkan PP No 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur
2. Mendesak Pemerintah membuat kebijakan terkait pengelolaan sumber daya ikan nasional yang berorientasi pada kepentingan nelayan tradisional dan nelayan kecil.(*/TIA)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Kue/Cookies Enak Berkualitas dari Inggrid Bakery & Pastry

Berita Serupa

Back to top button