potretmaluku.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku telah melakukan pemetaan kerawanan Pemilu tematik berbasis isu-isu lokal daerah Maluku.
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Partai Politik (Parpol), Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi Masyarakat (Ormas) itu berlangsung di Manise Hotel Kota Ambon, Selasa (22/11/2023).
Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair Peta Lolo mengatakan, dari beberapa indikator kerawanan yang dipetakan, itu didominasi oleh keberpihakan kepala desa (kades) dan perangkat desa ke calon peserta pemilu tertentu.
Bahkan pelanggarannya dianggap sangat sangat segar terjadi hingga menempati urutan kerawanan tertinggi pertama di Maluku.
Kata dia, Bawaslu menemukan sebanyak 50 kasus yang menunjukan keberpihakan kades dan perangkat desa kepada salah satu calon peserta pemilu tertentu.
“Dan ini menempati kategori kerawanan tertinggi pertama di Maluku,” kata Subair.
Dia menyebut, 50 kasus pelanggaran itu terjadi pada sembilan kabupaten/kota di Maluku dengan rincian 14 kasus terjadi di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kota Ambon 13 kasus, Buru 3 kasus, Buru Selatan (Bursel) 1 kasus.
Selanjutnya, 8 kasus di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), 2 kasus di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), 3 kasus di Kota Tual, 5 kasus di Maluku Tenggara (Malra), dan 1 kasus di Kabupaten Kepulauan Aru.
“50 kasus ini yang menunjukan keberpihakan kades dan perangkat desa. Ini minus Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD),” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya telah siap melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang dianggap rawan terjadi pada Pemilu Tahun 2024 mendatang.
Subair mengaku, kewajiban bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu adalah melakukan pencegahan. Namun upaya pencegahan yang akan dilakukan kedepan tentu tidak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan kemampuan jajaran pengawas pemilu semata.
Oleh karena itu, keterlibatan seluruh stakeholder terkait dalam melakukan program-program pencegahan mutlak dibutuhkan.
“Kami berharap dengan pemetaan kerawanan ini, semua stakeholder Pemilu di Maluku bisa mengedepankan pencegahan, terutama kami di Bawaslu akan mengutamakan pencegahan daripada penegakkan,” tandasnya. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
