Memutus Mata Rantai Putus Sekolah di Maluku Tenggara Lewat Kelas Berasrama
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tengah bersiap meluncurkan Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan terealisasi pada Oktober 2026.
Sebagai bagian dari pelaksanaan tahap ketiga secara nasional, program ini mengalokasikan kuota awal bagi 300 anak putus sekolah dari keluarga miskin untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara, Titus Betaubun, menyatakan seluruh biaya pendidikan dalam program afirmasi ini sepenuhnya ditanggung oleh negara.
“Anak-anak ini akan diasramakan, sekolah gratis sampai tamat, bahkan diarahkan hingga memiliki pekerjaan,” ujar Titus di Langgur, Sabtu, 23 Mei 2026.
Saat ini, proses administratif dan uji laboratorium lahan untuk fasilitas pendidikan telah rampung diselesaikan.
Namun, ketatnya kriteria penerimaan menjadi catatan penting. Titus menegaskan seleksi peserta didik wajib merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Aturan ini diberlakukan demi memastikan intervensi pendidikan hanya menyasar anak-anak yang benar-benar putus sekolah dari klaster ekonomi terbawah.
Meski mengunci syarat pada data pusat, Dinas Sosial tetap membuka ruang validasi lapangan untuk menyisir warga miskin layak yang belum terdata di basis data nasional.
Langkah ini sejalan dengan upaya Pemkab Maluku Tenggara yang mulai menggeser fokus penanganan kemiskinan ekstrem ke wilayah-wilayah paling rentan, terutama di kawasan Pulau Kei Besar.
Berdasarkan arahan bupati, intervensi sosial kini difokuskan pada masyarakat yang berada pada kategori desil satu dan dua.
Dua wilayah di pulau terluar, yakni Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat, ditetapkan sebagai prioritas awal.
“Arahan Bupati sangat jelas, tentukan kecamatannya, desanya, rumahnya, dan KK-nya. Empat variabel ini yang akan diverifikasi,” kata Titus.
Pola pendekatan ini sengaja diubah agar tidak lagi sekadar bersandar pada laporan administratif di atas kertas, melainkan lewat verifikasi faktual langsung ke rumah tangga penerima manfaat.
Reorientasi data ini juga menjadi strategi Pemkab untuk mengonsolidasikan program perlindungan sosial yang selama ini berjalan.
Sepanjang tahun ini, Maluku Tenggara mencatat realisasi bansos terintegrasi senilai Rp1,15 miliar yang disalurkan kepada 1.017 keluarga penerima manfaat, di samping capaian penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026.
Ke depan, Titus menegaskan seluruh bantuan dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis wajib dikonfrontir dengan DTSEN untuk memotong risiko tumpang-tindih anggaran atau salah sasaran yang kerap memicu kecemburuan sosial.
Kendati sistem pendataan diperketat, bentang geografis Maluku Tenggara sebagai wilayah kepulauan tetap menjadi tantangan klasik yang persisten.
Cuaca buruk dan keterbatasan armada transportasi laut sering kali melumpuhkan distribusi bantuan serta mobilitas petugas validasi data ke pulau-pulau kecil.
“Kalau ada bencana atau kebutuhan mendesak, kami kadang tidak bisa langsung menyeberang karena harus menunggu kapal atau cuaca membaik,” ungkap Titus.
Guna mengatasi hambatan logistik tersebut, Dinas Sosial kini tengah mengusulkan bantuan fasilitas transportasi laut khusus kepada Kementerian Sosial demi menjaga kontinuitas pelayanan di wilayah kepulauan tersebut.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
