potretmaluku.id – Gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kota Ambon kian marak. Kebanyakan dari mereka adalah anak dibawah umur.
Hingga saat ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon belum mampu mengatasi masalah tersebut lantaran belum adanya rumah singgah untuk menampung para gepeng.
Meski kerap dilakukan razia gepeng, namun hasilnya tidak maksimal. Faktanya, gepeng yang tersebar di kota Ambon terus meningkat. Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi DPRD setempat.
Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela kepada potretmaluku.id mengakui, gepeng di Kota Ambon terus menjamur. Meski Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinsos dan Satpol PP kerap melakukan penertiban, tapi gepeng tetap saja ada.
Yang lebih memprihatinkan, lanjut dia, gepeng yang menempati area-area publik di Kota Ambon, didominasi oleh anak-anak dibawah umur. Dirinya mengaku sesal dengan prilaku orang tua yang selalu mengeksploitasi sebagai pencari nafkah.
“Dari hasil penelusuran, ternyata mereka disuruh orang tua masing-masing untuk harus mengemis,” kata Morits di ruang kerjanya, Selasa (12/11/2024).
Menurutnya, menyuruh anak-anak untuk mengemis merupakan tindakan yang tidak benar. Sebab, pada usia dini, mereka yang sejatinya berada di ruang belajar, namun malah dipaksa untuk mencari nafkah.
“Prilaku orang tua mereka yang tidak baik. Banyak yang eksploitasi anak,” ujarnya.
Kata dia, DPRD berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Pemkot Ambon agar dibuat satu payung hukum kepada orang tua yang diketahui sengaja menjerumuskan anak-anak mereka menjadi pengemis.
“Harus ada regulasi yang mengatur itu, supaya ada efek jera kepada orang tua. Karena jika tidak, maka kondisinya tidak akan berubah,” katanya.
Ketua DPD Partai NasDem Kota Ambon itu mengaku, DPRD akan mendorong agar ada rumah singgah untuk menampung para gepeng.
Dia mengakui, sebelumnya DPRD telah mendorong agar Pemkot Ambon bisa mengadakan rumah singgah untuk menampung para gepeng. Bahkan telah dibahas penganggarannya.
Namun, seiring berjalan waktu, Pemkot Ambon diperhadapkan dengan bencana alam dan pandemi Covid-19, sehingga terjadi refocussing anggaran. Sehingga itu pangkas.
“Tapi DPRD akan mendorongnya kembali, agar para gepeng dapat ditampung disana,” tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
