Djamaludin Koedoeboen Minta Kapolda Jangan Lecehkan dan Remehkan Anak Maluku

potetmaluku.id – Djamaludin Koedoeboen yang adalah Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), sebuah organisasi advokat terbesar di Indonesia saat ini, menyikapi tanggapan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohoirat, terkait sorotannya di berbagai media online beberapa waktu lalu, sehubungan sikap Kapolda Maluku yang enggan menerimanya di Mapolda.

Secara khusus, lelaki yang akrab disapa Djamal ini, menyoroti pernyataan Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif yang menyebutkan, “beberapa kali konflik sosial di Maluku termasuk di Tual dan Malra orang ini tidak pernah muncul, atau menghubungi saya.”

Menanggapi statemen tersebut, lewat keterangan persnya yang diterima media ini, Rabu (10/5/2023), Djamal katakan, bagaimana mungkin dirinya dapat berkomunikasi dengan Kapolda Maluku, sementara ditelepon dan dikirimi pesan WhatsApp saja tidak pernah merepon sama sekali.

“Jadi wajar saja kalau Kapolda tidak tahu apa langkah-langkah yang telah kami tempuh, dalam ikut membantu mengurai berbagai permasalahan yang terjadi. Termasuk memberikan kesadaran melalui Penyataan Sikap di berbagai media, dan surat menyurat kepada pihak pemerintah pusat,” ungkapnya.

Padahal menurut Djamal, pimpinan institusi yang lain di wilayah Provinsi Maluku, ketika ditelepon dan dikirimi pesan WhatsApp darinya, selama ini selalu merespon baik.

“Sehingga adanya komunikasi yang cukup intens, yang dibangun dalam rangka mencari solusi terbaik terkait berbagi kejadian yang terjadi selama ini,” kata Djamal, yang juga pernah menjadi kordinator Lawyer Prabowo Subianto (Menhan RI) saat ini, pada Pilpres 2019 lalu.

Dirinya juga, lanjut Djamal, menyangkan Kapolda Maluku yang tidak punya informasi cukup, terkait berbagai aktivitas DPP KKBMM yang dipimpinnya.

Padahal dalam beberapa insiden yang terjadi di wilayah Maluku, khususnya di Kariuw dan Ory, Pelauw dan Kei di Papua Barat, bahkan di Maluku Tenggara antara Elat dan Bombay, serta inseden yang terjadi di Kota Tual beberapa waktu lalu bahkan di ibu kota negara Jakarta, menurut Djamal, pihaknya dari DPP KKBMM dan Ormas Maluku yang lain yang berada di Jakarta sangat pro aktif dalam merespon berbagai gejolak yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku akhir-akhir ini.

“Termasuk membentuk satu forum yang telah berbadan hukum, yang di dalamnya menghimpun semua ormas Maluku di Jakarta yang dinamakan Forum Maluku Cinta Damai, yang juga dinahkodai oleh saya sebagai Ketum dan Marsyel Ririhena dari DPP Satu Dara Maluku sebagai Sekjend,” ungkapnya.

Djamal yang juga mantan Ketua DPRD Kota Tual ini menambahkan, selain mengumpulkan sumbangan atau kegiatan sosial lainya yang selama ini dilakukan oleh basudara orang Maluku di Jakarta, maupun di daerah lain itu, semata-mata dilakukan untuk kegiatan sosial.

“Dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, dan melakukan pendampingan terhadap saudara-saudara yang terkena musibah. Dan dibagi antara ormas Maluku yang ada di Jakarta, siapa berbuat apa dan dimana,” terangnya.

Djamal menuturkan, semua itu dilakukan dengan baik dan di-up date dalam file mereka. “Jadi tolong Kapolda Maluku jangan meremehkan dan melecehkan apa yang telah kami lakukan selama ini. Karena semua itu demi kemanusiaan,” tandasnya.

Walau pun pihaknya, kata Djamal, sangat menyadari sungguh, apa yang pihaknya lakukan belumlah sebanding dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Dia menambahkan, bahwa rencana pertemuan pihaknya dengan Kapolda Maluku bukan untuk meminta perlakuan khusus terhadapnya.

“Sebab kami paham dan sangat mengerti bahwa apa yang telah diputuskan timsel Taruna Akpol, tidak mungkin dimentahkan kembali oleh Kapolda. Silakan tanyakan kepada para Kapolda Maluku sebelumnya, apakah dalam silaturahmi kami dengan beliau-beliau, ada maksud dan tujuan pribadi yang kami sampaikan. Hal itu tidak pernah terjadi,” ucap Djamal.

Menurut dia, jika berbicara terkait seleksi Taruna Akpol tahun 2023, memang faktanya ada orang luar yang bukan orang Maluku, yang setiap tahun ikut seleksi di Maluku.

“Kalau memang aturanya dua tahun domisili KTP dan KK-nya, maka kita hormati itu. Namun coba kita lihat siapa nama Kepala Keluarga di KK itu, dan apakah itu nama orang tuanya atau nama walinya, kan mudah dideteksi kok,” papar Djamal.

Hanya saja yang ingin disorotinya, kata Djamal, adalah kejujuran dan hati nurani bersama termasuk bapak Kapolda Maluu yang juga adalah orang tua kita, sangatlah naif bila kuota anak Maluku mesti diisi oleh orang bukan Maluku.

“Ini bukan soal diskriminasi, tapi soal keadilan dan pemerataan. Banyak saudara kita yang merantau ke Jakarta dan daerah lain, karena tidak lapangan pekerjaan di Maluku ini. Dan hal itu menyayat hati kita. Belum lagi kita anak-anak Maluku di Jakarta, selalu dianggap preman, hanya karena ingin mencari sesuap nasi di tanah orang,” tuturnya.

Padahal Djamal menyebutkan, kita punya SDA yang begitu melimpah ruah, tapi jadi daerah termiskin ketiga setelah Papua dan Papua Barat.

“Namun bila pihak Polda Maluku merasa bahwa semua mekanisme dan tahapan seleksi itu sudah sesuai dengan SKEP Kapolri, maka kita akan hormati, karena hanya timsel dan Tuhan saja yang tahu. Karena setiap perbuatan kita akan mendapat balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Djamal mengingatkan, yang namanya pangkat dan jabatan itu hanyalah amanah. “Ibarat kotoran di badan, jadi tidak ada yang kekal atau abadi. Semua ini hanya titipan dan hiasan hidup saja,” tutupnya.(*/TIA)

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi