Di Balik Narasi RMS, Ada Gerakan Islam Pendukung Republik
Oleh: Sam Pormes (Anggota Dewan provinsi Drenthe, dan mantan Senator Belanda)
Sejarah politik Maluku kerap dibaca melalui dua kutub besar: federalisme dan Republik Maluku Selatan (RMS). Dalam banyak narasi, keduanya seolah menjadi poros utama yang menjelaskan dinamika politik di kepulauan ini menjelang dan sesudah kemerdekaan Indonesia.
Namun pembacaan semacam itu menyisakan ruang kosong. Di balik perdebatan mengenai bentuk negara, tumbuh pula gerakan-gerakan Islam yang sejak awal menempatkan diri dalam barisan Republik Indonesia.
Dua organisasi menjadi penanda penting dari arus tersebut, yakni Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) dan Pemuda Republik Indonesia Maluku (PRIMA). Keduanya lahir pada masa revolusi dengan orientasi berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama: memperkuat masyarakat Muslim sekaligus mempertahankan Indonesia yang baru diproklamasikan.
PERMI berdiri pada 1946 di bawah kepemimpinan Ahmad Ismail Syukur dengan Hamid bin Hamid sebagai wakil ketua. Organisasi ini muncul dari kesadaran bahwa masyarakat Muslim Maluku menghadapi ketimpangan pendidikan akibat kebijakan kolonial Belanda. Pendidikan Islam berkembang terbatas, sementara akses terhadap sekolah modern juga tidak merata.
Karena itu, PERMI menjadikan pendidikan sebagai pintu masuk perubahan sosial. Organisasi ini mendirikan taman kanak-kanak, madrasah, serta lembaga pendidikan calon guru agama.
Langkah tersebut bukan sekadar memperluas layanan pendidikan, melainkan juga membangun fondasi bagi lahirnya generasi Muslim yang lebih percaya diri, memiliki kesadaran politik, dan siap mengambil bagian dalam negara yang merdeka.
Seiring waktu, aktivitas sosial PERMI berkembang menjadi gerakan yang memiliki dimensi politik. Sejumlah pengurusnya aktif mendukung perjuangan republik dan terlibat dalam berbagai forum politik pada masa dekolonisasi.
Figur yang paling menonjol adalah Hamid bin Hamid. Lahir dari ayah berdarah Madura dan ibu asal Ambon, ia menghabiskan masa kecil di Manado sebelum kemudian mengabdikan sebagian besar hidupnya di Maluku.
Sebelum terjun ke dunia organisasi dan politik, Hamid bekerja sebagai pembukuan di perusahaan dagang Belanda N.V. Moluksche Handels Vennootschap. Pengalaman administrasi itu memberinya bekal dalam membangun jaringan sosial dan kepemimpinan.
Bagi Hamid, pendidikan merupakan sarana membebaskan masyarakat dari ketertinggalan sekaligus mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang setara. Gagasan itu kemudian membawanya memasuki dunia politik.
Penulis :
Editor :
