potretmaluku.id – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menjadikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prioritas setelah dana transfer dari pemerintah pusat masuk ke kas daerah.
Desakan itu muncul menyusul pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, Jasmono, yang menyebut pembayaran TPP ASN masih tertunda akibat keterbatasan kas daerah.
Rovik menilai, TPP merupakan hak ASN yang tidak boleh diabaikan. Karena itu, ketika kondisi keuangan daerah mulai membaik, pemerintah diminta segera menunaikan kewajiban tersebut.
“Kalau transfer dari pemerintah pusat sudah masuk, maka saya meminta Pemprov Maluku memprioritaskan pembayaran TPP ASN. Itu adalah hak para pegawai yang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Rovik kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengingatkan, keterlambatan pembayaran TPP bukan hanya berdampak pada kesejahteraan ASN, tetapi juga berpotensi memengaruhi semangat kerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, ASN merupakan ujung tombak pelayanan publik sehingga hak-hak mereka harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Rovik berharap Pemprov Maluku mampu mengatur skala prioritas penggunaan anggaran agar pembayaran TPP dapat segera direalisasikan tanpa menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.
“ASN adalah ujung tombak pelayanan publik. Karena itu hak-hak mereka harus menjadi perhatian pemerintah. Saya berharap begitu dana transfer tersedia, pembayaran TPP menjadi prioritas,” tegas Rovik (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
